PEKALONGAN, MettaNEWS – Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menegaskan bahwa demokrasi harus menjadi panggung utama bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Ia menilai kepercayaan publik merupakan fondasi utama yang harus terus dirawat agar sistem demokrasi tetap kokoh dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Hal itu disampaikan Sumanto saat membuka Seminar bertajuk “Membaca Ulang Demokrasi, Kepercayaan Publik, Gerakan Generasi Muda, dan Tantangan Legitimasi Pemerintah” yang digelar di Ballroom Hotel Nirwana Pekalongan, Jumat (31/10/2025). Acara tersebut diselenggarakan oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jateng.
Menurut Sumanto, generasi muda perlu menjadi motor penggerak perubahan positif dalam menjaga dinamika demokrasi. Ia menyinggung gelombang aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Jawa Tengah, pada Agustus 2025 lalu. Aksi tersebut dipicu oleh kekecewaan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, terutama kenaikan pajak yang dinilai memberatkan.
“Fenomena itu mencerminkan adanya krisis legitimasi dan meningkatnya frustrasi publik terhadap lemahnya transparansi, akuntabilitas, serta komunikasi pemerintah,” ujar Sumanto.
Ia menjelaskan, dalam aksi-aksi tersebut, generasi Z tampil sebagai kekuatan utama. Dengan kemampuan digital dan kepedulian sosial tinggi, mereka menjadi agen perubahan yang mampu menekan pemerintah agar lebih terbuka terhadap aspirasi rakyat.
Namun, Sumanto menekankan pentingnya menyalurkan aspirasi melalui kanal formal yang tepat, seperti DPRD Jateng.
“Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan representasi rakyat, DPRD memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Sumanto berharap seminar tersebut dapat menghasilkan solusi nyata dalam memperkuat peran semua elemen untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan demokrasi di Jawa Tengah.
Sementara itu, Pengamat Politik Ray Rangkuti, yang turut menjadi pembicara, menilai aksi demonstrasi besar pada Agustus 2025 menjadi sinyal serius bagi dunia politik Indonesia. Aksi tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa sistem demokrasi yang baik belum sepenuhnya diiringi oleh kultur demokrasi yang matang.
“Mungkin sistemnya bagus, tapi kultur di dalamnya semrawut. Demokrasi hanya dipahami sebatas aturan, bukan etika. Akibatnya, oposisi formal seperti DPR atau akademisi tak berfungsi maksimal, sehingga rakyat mencari jalan di jalanan,” ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia itu.
Adapun Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Prof. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, menegaskan bahwa DPRD merupakan institusi tetap sebagai manifestasi kedaulatan rakyat di tingkat daerah.
“Keanggotaan DPRD memang bisa berubah lewat mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW), tapi lembaganya tidak bisa dibubarkan. Karena itu, tanggung jawab politiknya harus diperkuat melalui transparansi, responsivitas, dan tindak lanjut nyata terhadap aspirasi rakyat,” ujar Lita.
