SOLO, MettaNEWS – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah, FX Hadi Rudyatmo, menegaskan bahwa partainya memiliki prinsip dan pertimbangan tersendiri dalam menyikapi setiap usulan gelar pahlawan nasional, termasuk terhadap wacana pemberian gelar tersebut kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto.
Rudy menyampaikan hal itu menanggapi isu penolakan dari sejumlah pihak terhadap rencana pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Menurutnya, setiap usulan gelar pahlawan nasional merupakan proses yang dimulai dari bawah dan perlu melalui berbagai tahap serta pertimbangan yang matang.
“Untuk usulan pahlawan nasional kan ada usulan dari bawah. Kalau ada penolakan dan sebagainya, mestinya ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan,” ujar Rudy saat ditemui wartawan di Solo, Minggu (26/10/2025).
Menurut mantan Wali Kota Surakarta dua periode itu, penolakan terhadap pengusulan Soeharto menjadi pahlawan nasional tidak muncul tanpa alasan.
Dari sudut pandang PDIP, kata Rudy, masih ada sejumlah persoalan masa lalu yang belum sepenuhnya terselesaikan, terutama terkait sejarah politik dan demokrasi di Indonesia.
“Kalau Pak Harto ditolak jadi Pahlawan Nasional, kan persoalan-persoalan yang kemarin belum selesai. Kalau dari PDIP seperti itu,” tegasnya.
Rudy menambahkan, PDIP sebagai partai yang lahir dari sejarah panjang perjuangan rakyat memiliki mekanisme dan aturan yang jelas dalam menyikapi setiap isu, termasuk soal gelar kepahlawanan.
“Kalau PDIP punya aturan dan punya prinsip dalam menolak sebuah usulan-usulan yang diharapkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, prinsip tersebut tidak didasari oleh kepentingan politik sesaat, melainkan pada nilai-nilai ideologis yang menjadi dasar perjuangan partai, yaitu membela kebenaran, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat kecil.
“PDIP selalu melihat dari sisi nilai perjuangan dan rekam jejak seseorang terhadap rakyat. Jadi bukan soal suka atau tidak suka, tapi bagaimana sejarah itu memberikan teladan bagi bangsa,” tambahnya.
Rudy juga menilai, penetapan gelar pahlawan nasional seharusnya tidak semata-mata dilihat dari lamanya seseorang memimpin negara, tetapi juga dari warisan nilai dan moralitas yang ditinggalkan bagi generasi penerus.
“Kalau kita bicara pahlawan, itu kan bicara keteladanan. Apa yang diwariskan untuk bangsa ini, bagaimana sikap dan kebijakan beliau berdampak pada rakyat. Itu harus jadi pertimbangan utama,” ujarnya.
Lebih jauh, Rudy berharap masyarakat dapat memahami bahwa setiap keputusan pemerintah terkait pemberian gelar pahlawan nasional harus melalui proses objektif, historis, dan moral.
“Ya semua usulan silakan saja, tapi tentu perlu kajian mendalam. Pemerintah pasti punya tim dan pertimbangan yang matang. Yang penting jangan sampai keputusan itu menimbulkan luka lama di masyarakat,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, politisi senior PDIP tersebut menekankan bahwa partai tetap konsisten menjaga prinsip dan arah perjuangan ideologis yang diwariskan oleh para pendiri bangsa.
“Kita ini harus belajar dari sejarah. Jangan sampai melupakan apa yang pernah terjadi, supaya bangsa ini bisa lebih dewasa ke depan,” tutup Rudy.
