SEMARANG, MettaNEWS – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya mempercepat proses perizinan pembangunan perumahan dalam rangka mendukung program nasional 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden. Penegasan itu disampaikan usai menerima audiensi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Perumahan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Jawa Tengah di ruang kerjanya, Senin (15/9/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD Himperra Jateng, Sugiyatno, mengungkapkan masih banyak kendala di lapangan, terutama terkait perizinan dan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang belum seragam.
“Kami mohon dukungan Bapak Gubernur agar ada percepatan dalam perizinan. Selain itu, kepala daerah juga bisa mendorong ASN untuk mengambil rumah subsidi,” ujarnya.
Sugiyatno mencontohkan, di Solo Raya pembebasan BPHTB sudah berlaku, namun hanya untuk warga ber-KTP domisili setempat. Hal ini dinilai berpotensi menghambat investasi dan perlu diperluas untuk seluruh warga Indonesia.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perakim) Jateng, Boedyo Darmawan, menambahkan, saat ini sudah ada 22 kabupaten/kota yang memberikan pembebasan BPHTB. Namun 13 kabupaten/kota lainnya masih mensyaratkan domisili KTP, sehingga menyulitkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di kawasan urban tetapi harus membeli rumah di wilayah perbatasan.
Selain itu, Perakim Jateng bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) juga mulai mendata potensi ASN dan P3K yang bisa menjadi target pasar rumah subsidi. Dari hasil sementara, sekitar 13 ribu pegawai pemerintah berpotensi terfasilitasi, meski masih diperlukan sosialisasi dan pembahasan mekanisme pembiayaan.
Direktur Utama Bank Jateng, Irianto, melaporkan penyaluran pembiayaan Tapera telah mencapai Rp108 miliar untuk hampir seribu nasabah, termasuk Rp41 miliar yang terealisasi pada 2025 bagi 260 orang. Dari jumlah itu, baru 90 ASN yang terfasilitasi, sisanya berasal dari kalangan swasta.
Gubernur Ahmad Luthfi menekankan pentingnya sinergi antarpihak, mulai dari pemerintah daerah, Himperra, perbankan, PLN, hingga BPN. Ia berencana menggelar workshop sekaligus rapat koordinasi agar percepatan pembangunan perumahan bisa segera terealisasi.
“Nanti kita undang Bupati Wali Kota, Dinas Perakim, Himperra, perbankan, juga pihak terkait lainnya. Kita sudah mendapat penghargaan dari Menteri Perumahan, jangan sampai kinerjanya terhambat karena perizinan,” tegasnya.
Menurut Luthfi, meski kewenangan perizinan ada di kabupaten/kota, koordinasi di tingkat provinsi tetap bisa dilakukan untuk memastikan adanya kepastian dan percepatan program perumahan rakyat.
