SOLO, MettaNEWS – Wacana kemasan polos yang akan diterapkan oleh produk tembakau dinilai akan menimbulkan dampak buruk pada perekonomian. Sejumlah kalangan dari petani, buruh, hingga akademisi mewanti-wanti dampak buruk Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) pada acara Ruang Rembug dengan tema Dampak Polemik Regulasi Nasional Terhadap Ekosistem Pertembakauan Jawa Tengah, yang berlangsung di Kulonuwun Kopi, Kamis (14/11/2024).
Hadir pada Ruang Rembug tersebut Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jateng Nanang Teguh Sambodo, Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP RTMM) SPSI Andreas Hua, Pengamat Kebijakan Publik Dwijo Suyono, dan Pengamat Ekonomi UNS Malik Cahyadin.
Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jateng Nanang Teguh Sambodo mengungkapkan, meski RPMK tersebut belum diterapkan namun dampak buruk telah dirasakan petani tembakau. Industri tembakau mulai membatasi pembelian dari petani.
“Sekarang sudah ada pembatasan. Industri akan mencermati dengan peraturan tersebut. Kalau dulu berani stok. Kalau sekarang tidak berani. Sekarang menjual ke pasar kebutuhannya sedikit,” ungkapnya.
Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP RTMM SPSI Andreas Hua merasa khawatir kemasan polos akan membuat industri makin kesulitan menjual produknya. Saat pendapatan perusahaan berkurang maka buruh selalu menjadi korban pertama.
“Kalau margin perusahaan makin kecil otomatis biayanya makin ditekan. Perusahaan yang menjadi sasaran utama adalah tenaga kerja. Upah setiap tahun naik,” ungkapnya.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Dwijo Suyono Dwijo menilai tak semestinya ekosistem pertembakauan ditekan sedemikian rupa. Apalagi industri rokok ini justru termasuk yang paling besar menyumbang APBN.
“Pajak rokok tahun 2023 sebesar 213,48 triliun. APBN sekitar 2 ribu triliun. Hampir 10 persen dari pajak rokok. Tapi kenapa industri ditekan dengan berbagai kesulitan,” pungkasnya.
