BOYOLALI, MettaNEWS – Pemerintah daerah diminta untuk menjaga netralitas menjelang Pilkada 2024. Termasuk untuk menunda pencairan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.
Aktivis LSM mantan Direktur LSM PATTIRO (Pusat Telaah Informasi Regional) Alif Basuki, menyebut program bantuan keuangan di pemda kabupaten atau kota yang bersumber dari APBD rawan digunakan untuk kepentingan politik. Terutama bagi kepala daerah yang terkait mendukung paslon dari partai pengusungnya.
“Anggaran bantuan keuangan tesebut disalurkan lewat salah satu OPD. Misalnya seperti di Boyolali digelontorkan lewat BKD dengan nilai Rp 22 miliar menjelang Pilkada 2024. Itu rawan disalah gunakan,” kata Alif, Kamis (26/9/2024).
Alif menuturkan meskipun tidak secara langsung, bantuan keuangan daerah untuk desa melalui kepala desa tersebut untuk Pemenangan Pilkada calon yang didukung Bupati. Namun pemberian bantuan yang digelontorkan pada momentum pilkada ini sangat riskan di belokkan issue penggunaannya.
“Rawan dan riskan. Karena bisa dibelokkan untuk kepentingan dukungan salah satu calon yang di dukung Bupati saat ini. Untuk itu demi menjaga netralitas ASN dan Bupati Boyolali, Bantuan Keuangan dari APBD Pemda Boyolali untuk pencairannya sebaiknya di tunda dulu setelah pelaksanaan Pilkada,” imbuhnya.
Alif mengungkapkan, langkah tersebut untuk memastikan Pilkada berjalan dengan tidak melibatkan penggunaan APBD secara terselubung.
“Demi menjaga netralitas, BKD harus menunda pencairan bantuan keuangan untuk desa melalui kepala desa setelah Pilkada. Jika BKD tetap mencairkan sebelum pilkada maka diduga BKD telah memihak kepada salah satu calon yang di dukung oleh Bupati,” pungkasnya.
