JAKARTA, MettaNEWS – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dipanggil ke DPP PDI Perjuangan, Senin (24/10/2022) sehubungan dengan pernyataannya siap dicalonkan sebagai presiden. Pernyataan Ganjar, meski tidak melanggar apa pun, dianggap multitafsir sehingga dijatuhi sanksi teguran lisan.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kepada pers, Senin sore memaparkan Ganjar dipanggil untuk klarifikasi di depan Ketua Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun.
“Kongres V PDIP telah memutuskan, terkait capres dan cawapres itu hak prerogatif Ketua Umum Ibu Prof Dr Megawati Soekarnoputeri. Sedangkan tugas kader turun ke bawah, membantu kesulitan masyarakat di tengah krisis ekonomi, pandemi yang belum selesai, dan sebagainya,”tutur Hasto.
Berikutnya Komarudin Watubun menambahkan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati telah meminta semua kader agar bersabar, pada waktunya akan diumumkan oleh Ketua Umum. Dia menyebut contoh, ketika tahun 2014 lalu Megawati mengumumkan nama Jokowi sebagai Capres.
“Dalam konteks itu seluruh kader agar berdisiplin. Kita melihat, Pak Ganjar ini tidak melanggar, tapi karena dulu ada gimick menafsikan statement Ganjar, maka hari ini kami panggil untuk klarifikasi,” ujarnya.
Pernyataan Ganjar tentang kesiapan menjadi Capres, dinilai menimbulkan multitafsir di publik. Supaya keadilan berlaku di partai, maka sanksi dijatuhkan kepada ganjar. Terlebih posisi Ganjar bukanlah kader kemarin sore, justru sebagai senior harus lebih berdisiplin.
Komarudin juga menyebut, DPP pun akan memanggil kader-kader yang menamakan diri Dewan Kolonel. Mereka juga akan menerima sanksi, lebih berat, karena melakukan kegiatan di luar AD ART Partai.
“Ada nama-nama seperti Trimedya Panjaitan, Masinton Pasaribu, Johan Budi, Profesor Hendrawan, dan nama-nama lain yang tercantum, mereka juga akan kami panggil. Kita berikan sanksi keras dan terakhir, karena mereka melakukan kegiatan di luar AD ART partai,” tandasnya.
Terhadap sanksi yang dijatuhkan, Ganjar Pranowo yang hadir dalam jumpa pers mengaku menerima. Menurutnya, ini adalah proses komunikasi di dalam partai yang harus dihormati.
