SOLO, MettaNEWS – Untuk mempercepat pembangunan Elevated Railway atau Rel Layang Simpang Joglo, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengelontorkan dana APBN sebesar Rp 50 miliar untuk pembebasan lahan seluas 13.000 meter persegi milik warga yang terdampak di Kelurahan Nusukan, Joglo dan Banjarsari.
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya mengatakan, upaya ganti untung pembebasan lahan mulai dilakukan sejak Rabu (6/7) hingga beberapa waktu kedepan. Ketika pembebasan lahan segera selesai maka rel sementara dapat segera dibangun.
“Ketika itu selesai bisa kita percepat progresnya kita harapkan masyarakat setelah menerima pembayaran mereka bisa segera pindah maka kita bisa langsung selesaikan yang rel sementara itu,” kata Putu di sela pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah pembangunan jalur ganda Solo-Semarang Fase 1 (Solo-Balapan-Kadipiro), Kelurahan Nusukan, Rabu (6/7/2022).
Pembebasan lahan pertama ini dilakukan di Kelurahan Nusukan, selanjutnya akan dilakukan di sejumlah kelurahan terdampak lainnya seperti di Kelurahan Joglo dan Kelurahan Banjarsari. Selanjutnya untuk Pasar Joglo juga akan ditargetkan untuk pembebasan.
“Anggarannya langsung dari Kementerian Perhubungan senilai Rp 50 miliar untuk pembebasan 13.000 meter persegi lahan. Pertama ini untuk warga Kelurahan Nusukan dan dilanjutkan di kelurahan lainnya. Kami upayakan pencairan ini bisa diselesaikan secepatnya,” bebernya.
Pengosongan bangunan ini maksimal dilakukan selama satu hingga dua minggu usai penerimaan ganti rugi. Sementara itu, Pasar Joglo yang juga terdampak ditargetkan dapat segera diselesaikan secepatnya.
“Kalau untuk pasar kita targetkan secepatnya nanti masyarakat kita bantu pemindahan nanti kita koordinasi dengan RT RW sehingga mereka bisa pindah pekerjaan bisa dilakukan. Pengosongan itargetkan seminggu dua minggu lagi,” tutupnya
Berdasarkan Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui penetapan lokasi proyek yang telah dilakukan akhir tahun 2021 lalu ditentukan bahwa sedikitnya ada 6.000 meter persegi lahan yang harus dibebaskan terkait pembangunan Rel Layang Joglo. Namun data tersebut akhirnya mengalami penambahan hingga 13.000 meter persegi berdasarkan data terakhirnya.
“Kebutuhan pengadaan lahan ini ada yang aset warga, ada yang aset pemerintah, dan fasilitas umum. Jadi memang ada penambahan ukuran dari sebelumbya menjadi 13.000 meter per persegi ini,” imbuh Putu.
Kepala Kantor BPN Surakarta, Tensa Nurdiyani menambahkan, mekanisme pencairan ganti rugi tersebut dimulai dari sosialisasi dan verifikasi aset, pengumuman pengukuran dan masa sanggah, penyampaian nilai ganti, hingga penyaluran ganti rugi yang dimulai pada Rabu (6/7) kemarin.
“Pembayaran untuk ganti untuk aset warga dilakukan melalui rekening semua, tidak ada yang tunai. Keseluruhan prosesnya sangat transparan dan akuntabel juga bisa dipertanggungjawabkan,” imbuh Tensa.
