SOLO, MettaNEWS- Pemerintah Kota Solo menggelontorkan dana Rp 12,7 miliar untuk membangun Gedung Sekretariat Bersama di Jalan Damar, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Solo. Telah lengkap infrastruktur bangunan dan sarana prasarananya, Sekber ini sudah dapat ditempati semua lembaga independen yang berada di Solo usai diresmikan pada Jumat (24/6/2022).
Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Solo, Budi Murtono mengatakan gedung ini mulai dibangun pada masa kepemimpinan Wali Kota FX Hadi Rudytamo tahun 2020. Menghabiskan dana APBD Rp 10 miliar, di awal pembangunan Sekber ini hanya memiliki 2 lantai bangunan. Dilanjutkan di tahun 2021, dana Rp 1,5 miliar kembali digelontorkan untuk penataan halaman depan, landscape dan sekat ruangan sekretariat.
Hingga di tahun 2022 Wali Kota Gibran Rakabuming Raka melanjutkan pembangunan menggunakan dana APBD sebesar Rp 1,2 miliar. Memiliki 4 lantai, bangunan ini memiliki fasilitas di antaranya 20 ruangan yang ditempati 20 organisasi, aula untuk rapat besar berkapasitas 200 orang dan 4 ruang rapat rutin berkapasitas 10-20 orang di tiap lantai. Selain itu, disetiap lantai juga terdapat musola, kantin dan toilet. Secara keseluruhan total dana APBD gedung Sekber menghabiskan Rp 12,7 miliar di masa pembangunan 2020-2022.
“Tahun ini proses ulang melengkapi mebel di ruang publik, ruang rapat perlu meja kursi, aula panggung layar lebar sofa. Kebutuhan di ruang publik kita penuhi, tapi kebutuhan sarana prasarana di ruang lembaga dipenuhi sendiri,” ucap Budi saat ditemui MettaNEWS di lantai 1 Sekber, Jumat (24/6/2022).
Budi menyebut ide pembangunan Sekber sudah diusulkan oleh banyak organisasi masyarakat sejak tahun 2017 melalui Musrenbang. Tak memiliki kantor tetap, organisasi yang berkutat pada pelayanan publik ini seringkali menempati kantor dinas atau pun mengontrak. Sehingga mereka pun mengusulkan ke Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo untuk diberi tempat operasional kesekretariatan agar lebih mudah berkoordinasi dengan Pemkot.
Hanya dapat menampung 20 lembaga di Solo, sebelumnya sekitar 50-an lembaga telah mendaftar namun 30 di antaranya tak lolos dalam penyaringan. Pihaknya menyebut proses seleksi dilakukan oleh Pemkot Solo melalui pengecekan kualifikasi oleh Wali Kota. Sementara yang masuk dalam kualifikasi tersebut bersifat sosial, keaktifan dalam mendukung kegiatan Pemkot Solo dan berkontribusi pelaksanaan pelayanan publik.
Tak ada biaya pemakaian, Sekber ini juga dapat ditempati tanpa batasan waktu. Budi menyebut tak adanya persyaratan yang diberikan ke lembaga ini membuat pihaknya memiliki harapan agar lembaga yang ada dapat berperan aktif di Pemerintahan Kota Solo. Meski tak ada masa pemakaian, Budi menekankan organisasi yang menggunakan Sekber harus aktif sehingga tidak dihentikan pengunaannya.
“Harus lebih optimal, kalau lebih banyak kosongnya nggak dimanfaatkan kita pertimbangkan lagi. Jangan cuma lembaga sekedar nama terus bisa dapat fasilitas seperti ini. Kedepannya lembaga ini diharapkan mampu sejalan dengan visi misi serta program Pemkot Solo,” terangnya.
Diungkapkan Budi, gedung ini rencananya juga dapat digunakan masayarakat umum yang akan melakukan kegiatan sesuai dengan urgensi yang jelas. Merupakan komitmen Wali Kota Solo, lantaran tidak dipungut biaya operasional pihaknya memberlakukan pembatasan penggunaan listrik agar tak terlalu banyak. Hal ini lantaran agar tak adanya peristiwa kebakaran akibat terlalu banyak menggunakan listrik.
“BPKAD memfasilitasi, kami siapkan petugas pada jam kerja dari pagi hingga sore. Nanti petugas keamanan berjaga 24 jam, petugas kebersihan, resepsionis yang membagi jadwal ruang rapat. Pasti rebutan ruang rapat jadi kami fasilitasi kemudian kalau nanti mereka ada kegiatan di luar jam kerja kita koordinasi lagi,” jelasnya.
BPKAD yang diberi kepercayaan Pemkot Solo untuk mengelola dan mengawasi Sekber menempati lantai 1 bersama dengan 8 lembaga. Lembaga tersebut yaitu Yayasan Perdamaian Lintas Agama dan Golongan (YPLAG), PC Muslimat NU Solo, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Sekretariat BPKAD, Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia), Perkumpulan Pensiunan Pegawai Pemerintah (Perpensi), Tim Advokasi Difabel (TAD) dan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni).
Lantai 2 diisi Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK), DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Yayasan Gema Salam, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Sekretariatan Forum Anak, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), Persatuan Kartunis Indonesia (Pakarti), Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI). Sedangkan 5 organisasi menempati lantai 3 yaitu Kotaku Solo, Karang Taruna Kota Surakarta, DKS (Dewan Kesenian Solo) TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah), Kompas (Komunitas Mahasiswa/i) Papua Surakarta.
Sekber ini sejatinya untuk memfasilitasi lembaga yang ada untuk memberikan pelayanan publik, namun untuk mengetahui kinerja lembaga ini pihaknya mengaku belum menerapkan wajib lapor kinerja bulanan lembaga ke BPKAD.
“Kita belum ada ke arah sana, selama ini kita lihat aktivitas lembaga kontribusinya apa, ada proses masuk sini. Yang masuk sini juga lembaga resmi bukan lembaga baru, lembaga indenden misal perkumpulan pensiunan PNS Kota Solo,” jelas Budi.
Meski menempati infrastruktur Pemkot Solo, namun Budi menegaskan tak ada dana hibah yang diterima lembaga-lembaga tersebut. Namun ia kembali menambahkan, dua di antaranya sudah sejak awal mendapat dana hibah lantaran masuk ke pendanaan Pemkot Solo.
“Hanya ada 2 yang dapat dana hibah dana operasional seperti Karang Taruna Indonesia (KTI) tiap tahun ada hibah dari kami yang satunya Komite Olahraga Rekreasi tapi bukan rangka kesekretarian. Bukannya dibatasi tapi kita beri ruang kerja, kinerja yg maksimal, nggak usah memikirkan masalah operasional, Pemkot tanggung jadi lembaga-lembaga ini bisa kasih pelayanan lebih optimal,” tukasnya.
