SEMARANG, MettaNEWS – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah, memuji sistem database perumahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai paling siap mendukung Program Kolosal Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah dari pemerintah pusat.
Pujian tersebut disampaikan Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan kerja dan bertemu Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, di ruang kerja Wakil Gubernur Jawa Tengah, Senin (18/5/2026).
Menurut Fahri, Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi paling siap dalam menjalankan program nasional tersebut karena memiliki sistem basis data perumahan yang tertata dengan baik dibanding daerah lain.
“Jawa Tengah di antara yang cukup siap karena database-nya paling bagus. Ke depan dengan memperkuat basis data yang ada begitu kelembagaannya, regulasi teknisnya nanti disiapkan oleh pemerintah, Jawa Tengah bisa menjadi yang paling cepat,” katanya usai pertemuan.
Ia menjelaskan, program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah merupakan program besar pemerintah yang akan mengubah wajah kawasan perkotaan di Indonesia secara masif.
Karena itu, daerah dengan kesiapan data yang baik akan lebih mudah melakukan percepatan pelaksanaan program, terutama dalam penataan kawasan permukiman.
“Di sini angka backlog-nya relatif tinggi. Tapi karena sistemnya sudah ada, mudah-mudahan bisa mempercepat eksekusi dari program-program terutama untuk penataan kawasan,” lanjutnya.
Fahri Hamzah juga menyoroti pentingnya data masyarakat yang benar-benar membutuhkan rumah. Menurutnya, selama ini program perumahan lebih banyak menonjolkan bantuan, padahal tidak semua masyarakat hanya membutuhkan bantuan langsung.
“Ada juga yang ingin membeli rumah dengan harga murah tentunya dengan cicilan jangka panjang,” katanya.
Ia menegaskan, rumah merupakan kebutuhan dasar sekaligus hak asasi manusia sebagaimana pangan dan sandang. Karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab menekan harga rumah agar lebih terjangkau bagi masyarakat.
“Tugas pemerintah adalah menurunkan harganya serendah mungkin dan mengatur mekanisme supaya rakyat bisa membeli dengan harga paling murah dan dengan tenor paling panjang. Itu yang lagi kami desain sekarang ini,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen atau yang akrab disapa Gus Yasin, mengatakan Pemprov Jateng siap mendukung skema pemerintah pusat untuk mengurangi backlog perumahan di Jawa Tengah.
Menurutnya, data backlog yang dimiliki Pemprov Jateng telah difokuskan pada masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya kelompok Desil 1 hingga Desil 4.
“Data ini yang kami olah dan kami berikan kepada pemerintah pusat sehingga tertarik dengan Jawa Tengah. Karena angka satu juta backlog itu benar-benar untuk Desil 1 sampai 4,” ujarnya.
Dalam paparannya, Gus Yasin menyebut backlog perumahan di Jawa Tengah masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data akhir Triwulan I Tahun 2026, backlog perumahan untuk Desil 1 sampai 4 tercatat mencapai 1.051.656 unit.
Sementara berdasarkan data MyPKP, total backlog perumahan di Jawa Tengah untuk Desil 1 hingga 10 mencapai sekitar 6,6 juta unit.
“Kondisi ini memerlukan intervensi yang masif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat,” katanya.
Pemprov Jawa Tengah, lanjut Gus Yasin, terus melakukan intervensi melalui dukungan APBD berupa bantuan keuangan desa dan bantuan sosial. Pada 2025, penanganan rumah mencapai 17.510 unit, sedangkan pada 2026 ditargetkan sebanyak 5.000 unit.
Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PKP, penanganan rumah di Jawa Tengah pada 2025 mencapai 7.352 unit. Hingga Mei 2026, realisasinya telah mencapai 30 ribu unit.
Di sektor pembiayaan, realisasi Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di Jawa Tengah pada 2025 mencapai 24.470 unit senilai Rp2,9 triliun dan menempatkan Jawa Tengah di peringkat kedua nasional.
Sementara periode Januari hingga April 2026, realisasi KPR FLPP mencapai 4.613 unit senilai Rp550,3 miliar dan berada di peringkat ketiga nasional. Secara kumulatif sejak 2025 hingga April 2026, Jawa Tengah telah merealisasikan 29.083 unit rumah senilai Rp3,46 triliun.
Pemprov Jateng juga memberikan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 100 persen bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Realisasi kebijakan PBG nol rupiah di Jawa Tengah telah mencapai 14.123 unit, sementara pembebasan BPHTB mencapai 1.320 unit.
“Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau,” ujar Gus Yasin.
Selain mendukung Program Nasional 3 Juta Rumah, Pemprov Jateng juga menjalankan program daerah “1 KK 1 Rumah Layak Huni” melalui gerakan “Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan” berbasis kolaborasi dan gotong royong.
Berbagai program prioritas terus dikembangkan, mulai dari KPR FLPP dengan bunga 5 persen, DP 1 persen dan tenor hingga 20 tahun, Program Oemah Lestari berbasis green building, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan rumah baru untuk relokasi dan bencana, hingga pengembangan rumah apung bagi kawasan pesisir terdampak rob.
“Sinergi pusat dan daerah diharapkan semakin kuat dalam mempercepat penanganan backlog perumahan serta pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah berharap masyarakat Jawa Tengah semakin mudah mengakses hunian yang layak dan terjangkau,” pungkasnya.
