JAKARTA, MettaNEWS – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI M. Herindra menjadi pembicara kunci dalam Indo Defence Forum, Kamis (3/11). Kegiatan ini berlangsung selama empat hari yakni 2-5 November 2022 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
Pada forum diskusi pertahanan yang mengangkat tema “Building Interdependencies and Collaborations Into World Class Defense Industry” ini Wamenhan Herindra memaparkan kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia yang terkait dengan upaya mengembangkan dan membangun industri pertahanan.
Salah satunya yakni membuka peluang terobosan bagi investasi pertahanan yang dilakukan lewat perumusan Undang-undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, yang membuka pintu masuk bagi peran swasta dalam pengembangan bisnis di sektor industri pertahanan.
Menurut Wamenhan Herindra penguatan peran swasta ini tentu tidak serta merta membuat BUMN menjadi diam. Sebaliknya, penguatan atas peran BUMN telah pula dirumuskan saat Pemerintah Indonesia secara resmi membentuk holding pertahanan, DEFEND ID, atau Defence Industry Indonesia, yang mewadahi BUMN sektor industri strategis (BUMNIS) bidang pertahanan guna memperkuat program strategis industri pertahanan nasional.
“Pembentukan holding ini bersinergi dengan UU Cipta Kerja, hal mana tujuan akhirnya bermuara pada program prioritas pemerintah, utamanya mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,” jelas Wamenhan dilansir Kemhan.go.id.
Lebih lanjut Wamenhan Herindra menuturkan Pemerintah Indonesia tengah berupaya meningkatkan kapasitas industri sektor pertahanan, dengan target menjadi pemasok komponen alat bagi industri pertahanan global; dan tidak sekedar menjadi pasar atau pengimpor atas produk-produk industri pertahanan.
“Inilah yang mendasari kebijakan Pemerintan Indonesia untuk menguatkan dua entitas usaha, yaitu BUMN dan BUMS, dalam sektor pertahanan; karena partisipasi swasta akan mendukung peran BUMN, utamanya karena kekuatan modal serta jejaring bisnis dan potensi sumber daya manusia yang dimiliki swasta,” tukasnya.
