SEMARANG, MettaNEWS – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, memastikan bahwa usulan pembangunan hybrid sea wall untuk menanggulangi abrasi dan rob di pesisir Kabupaten Demak diterima oleh Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa. Usulan tersebut merupakan konsep yang digagas Universitas Diponegoro (Undip) dan diajukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Hybrid sea wall mengusung pendekatan perpaduan antara rekayasa teknik dan solusi berbasis alam. Model ini mengombinasikan beton ringan dengan rehabilitasi hutan mangrove sehingga mampu membentuk garis pantai baru dari hasil sedimentasi alami.
“Hybrid sea wall nantinya dari Kabupaten Demak sampai Jepara. Selain itu ada spot lain seperti di Kabupaten Pemalang,” ujar Gus Yasin dalam rapat bersama Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Selasa (9/12/2025).
Menurutnya, dalam kesiapan teknis Pemprov Jateng akan berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Badan Otorita Pantura Jawa juga menyiapkan tim lapangan untuk mempercepat pelaksanaan.
Wakil Ketua II Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, Suhajar Diantoro, menjelaskan bahwa pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan giant sea wall di dua titik utama: Teluk Jakarta dan Teluk Semarang. Untuk Teluk Semarang, wilayah yang masuk kategori prioritas meliputi Kabupaten Kendal, Kota Semarang, dan sebagian Kabupaten Demak.
“Kalau kita cermati, daerah lain seperti Batang, Tegal, dan Pekalongan juga terdampak rob cukup parah,” jelasnya.
Ia memaparkan bahwa pembangunan tanggul laut Pantura Jawa secara keseluruhan membutuhkan waktu 20–30 tahun, sementara percepatan di wilayah prioritas membutuhkan sekitar 8 tahun.
Menurutnya, pemerintah pusat mendukung keberagaman metode, menggabungkan tanggul beton penuh (giant sea wall) dengan penguatan ekosistem mangrove di wilayah yang memungkinkan (hybrid sea wall).
“Yang mangrovenya masih kuat akan diperkuat, dan beberapa bagian hanya membutuhkan penguatan tanggul pantai,” tambahnya.
Suhajar mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya bersama Pusat Hidrosal tengah menyelesaikan survei batimetri dan soil investigation di Teluk Semarang dan Jakarta. Survei di Teluk Semarang sudah mencapai lebih dari 70 persen.
“Jika data batimetri selesai, pekerjaan konsultan direncanakan dimulai Januari 2026 dan berlangsung sekitar enam bulan,” ujarnya.
Ia memperkirakan dokumen desain lengkap pada Juli 2026 dan dibawa ke rapat presiden serta para menteri. Apabila disetujui, ground breaking pembangunan tanggul laut ditargetkan dimulai September 2026.
Wakil Ketua I Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, Darwin Trisna Djajawinata, menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum agar inovasi seperti hybrid sea wall tetap berjalan berdampingan dengan rencana giant sea wall.
“Alhamdulillah di Jawa Tengah ada kerja sama dengan Undip yang sudah memberikan inovasi seperti ini. Nantinya akan kita upayakan agar bisa diperluas pengembangannya,” katanya.
Badan Otorita Pantura Jawa juga akan menjajaki sumber pendanaan kolaboratif, mulai dari investasi, KPBU, hingga APBN/APBD.
Dengan diterimanya usulan hybrid sea wall, Pemprov Jateng berharap penanganan rob dan abrasi di Pantura, khususnya Demak–Jepara, dapat dilakukan lebih cepat, terukur, dan berkelanjutan.
