SEMARANG, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah kini mendorong Koperasi Konsumen Buruh Jawa Tengah Sejahtera (KBJS) menjadi salah satu instrumen untuk menekan biaya kebutuhan hidup pekerja.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta koperasi buruh memotong rantai distribusi kebutuhan pokok agar pekerja bisa memperoleh sembako dengan harga lebih murah, namun tetap dengan kualitas yang sama.
Strateginya, koperasi diminta membangun akses langsung ke petani, grosir hingga produsen. Dengan begitu, harga barang yang dibeli buruh diharapkan bisa sedekat mungkin dengan harga dari sumber produksinya.
“Barang-barang yang bersentuhan dengan buruh harus harganya harga produsen. Beras diambil dari petani, sedangkan kebutuhan seperti sabun dan sampo bisa langsung melalui grosir,” kata Ahmad Luthfi saat menerima audiensi pengawas dan pengurus KBJS di Semarang, Rabu (2/9/2026).
Menurut Luthfi, keberadaan koperasi buruh tidak boleh hanya berhenti sebagai program kelembagaan. Koperasi harus mampu memberikan manfaat nyata yang dirasakan pekerja dan keluarganya setiap hari.
“Orientasinya bukan sekadar program. Orientasinya adalah kebutuhan buruh terpenuhi dan buruh lebih sejahtera,” tegasnya.
Tekan Pengeluaran Rumah Tangga Buruh
Luthfi menilai peningkatan kesejahteraan pekerja tidak semata-mata bergantung pada besaran upah. Kemampuan menekan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari juga menjadi faktor penting.
Jika kebutuhan pokok bisa diperoleh dengan harga lebih murah dan kompetitif, pekerja dapat menghemat pengeluaran rumah tangga setiap bulan.
Konsep tersebut dinilai dapat menjadi pelengkap kebijakan pengupahan. Artinya, pekerja tidak hanya mendapatkan pendapatan sesuai ketentuan, tetapi juga memperoleh akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Untuk memperkuat koperasi, Luthfi meminta lokasi pengembangan KBJS dipetakan berdasarkan perusahaan dan kawasan industri.
Pemetaan tersebut diperlukan agar koperasi berada sedekat mungkin dengan basis pekerja sekaligus memiliki pasar anggota yang jelas.
Pemprov Jateng, kata Luthfi, siap memberikan asistensi, membantu membuka akses permodalan hingga mempertemukan KBJS dengan pemasok kebutuhan pokok.
Tak berhenti di satu wilayah, Luthfi juga berharap KBJS dapat menjadi proyek percontohan yang nantinya dikembangkan di kawasan industri lain di Jawa Tengah.
“Kalau ini bisa berjalan baik, menjadi role model dan bisa dikembangkan di kawasan industri lainnya,” ujarnya.
Sudah Sediakan 36 Jenis Barang
KBJS sendiri telah diresmikan pada Mei 2025 dan mulai menjalankan penjualan kebutuhan pokok pada Juli 2026.
Saat ini, koperasi tersebut telah menyediakan 36 jenis barang kebutuhan bagi anggota. Pengembangan KBJS juga mendapat dukungan dana sponsor sebesar Rp250 juta dari Bank Jateng.
Ketua KBJS, Luqmanul Hakim, mengatakan koperasi terus dikembangkan sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di luar skema pengupahan.
Menurutnya, antusiasme buruh terhadap koperasi cukup tinggi karena barang yang dijual merupakan kebutuhan primer yang secara rutin dibeli pekerja dan keluarganya.
“Yang sangat diharapkan teman-teman buruh adalah bisa membeli barang di bawah harga pasar dengan kualitas yang sama. Upahnya tetap sesuai UMK, tetapi kebutuhan bisa diperoleh dengan harga lebih murah,” kata Luqmanul usai audiensi.
Ia menyambut positif arahan Gubernur Jateng untuk memperkuat hubungan koperasi dengan produsen sekaligus memperluas jangkauan layanan.
Menurut Luqmanul, akses langsung ke sumber barang akan menjadi salah satu kunci agar koperasi mampu menawarkan harga yang lebih kompetitif kepada anggota.
Tak Hanya Jual Sembako
Pemprov Jateng juga mendorong KBJS tidak hanya bergerak dalam perdagangan kebutuhan pokok.
Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Desy Arijani, mengatakan pemerintah telah mendampingi KBJS sejak tahap pendirian, pengurusan perizinan hingga penyediaan tempat usaha yang lebih representatif.
Untuk tahap awal, koperasi diarahkan memprioritaskan barang dengan tingkat perputaran tinggi, terutama beras, minyak goreng, dan gula.
“Barang-barang itu dibutuhkan anggota setiap bulan sehingga permodalan koperasi juga bisa berputar dengan cepat,” ujar Desy.
Selain menjual kebutuhan pokok, KBJS kini mulai mengembangkan layanan pembayaran pajak kendaraan dan BPJS.
Ke depan, pendampingan akan difokuskan pada penambahan jumlah anggota, penguatan modal serta pengembangan jenis layanan.
Dengan konsep tersebut, koperasi buruh diharapkan tidak sekadar menjadi tempat berbelanja. Lebih jauh, KBJS diproyeksikan menjadi instrumen ekonomi pekerja untuk menekan biaya hidup sekaligus memperkuat kesejahteraan buruh di Jawa Tengah.
Bagi Pemprov Jateng, keberhasilan koperasi ini nantinya bukan sekadar diukur dari besarnya transaksi, tetapi dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan pekerja dan keluarganya.
