SOLO, MettaNEWS – Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mendampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VI Dewan Pendidikan Tahun 2026 di DWANGSA Solo Hotel by LORIN, Selasa (20/10/2026).
Rakernas tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan Dewan Pendidikan dalam meningkatkan pemerataan akses, mutu pembelajaran, serta pembentukan karakter peserta didik.
Astrid menegaskan, Dewan Pendidikan merupakan mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peran lembaga tersebut tidak hanya memberikan pertimbangan dan rekomendasi, tetapi juga memperkuat partisipasi publik serta mengawasi penyelenggaraan pendidikan.
“Masukan yang objektif dan konstruktif sangat kami perlukan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Tantangan pendidikan di setiap daerah berbeda, sehingga kebijakan perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat,” ujar Astrid.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Surakarta terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui pengembangan ekosistem pendidikan yang terintegrasi dengan konsep Solo The Center of Knowledge.
Melalui konsep tersebut, pembangunan kota tidak hanya berorientasi pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perluasan akses pengetahuan, peningkatan literasi dan numerasi, serta penguatan karakter generasi muda.
Upaya itu diwujudkan melalui pemanfaatan berbagai ruang belajar publik, seperti museum, taman cerdas, ruang publik, hingga pojok baca. Fasilitas tersebut diharapkan semakin mendekatkan akses pengetahuan kepada masyarakat.
Partisipasi PAUD Solo Ditargetkan 90 Persen
Pemkot Surakarta juga memberikan perhatian terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD), termasuk melalui perluasan akses dan pelaksanaan kebijakan wajib belajar satu tahun prasekolah.
Astrid menyebutkan, partisipasi anak usia 3–6 tahun dalam pendidikan anak usia dini di Kota Surakarta saat ini tercatat sebesar 58,76 persen. Angka tersebut ditargetkan meningkat hingga 90 persen untuk memperkuat fondasi pendidikan sejak usia dini.
“Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan dasar yang penting untuk membangun karakter anak-anak kita di masa mendatang. Karena itu, perluasan akses harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pembelajaran, kesejahteraan guru, dan dukungan pembiayaan pendidikan,” katanya.
Menurut Astrid, pendidikan berkualitas juga membutuhkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan ramah anak. Penguatan karakter serta keterampilan hidup harus berjalan seiring dengan pencapaian akademik.
Sinergi pendidikan dan kebudayaan, lanjut dia, menjadi bagian penting dalam membentuk generasi yang berintegritas dan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur bangsa.
“Pendidikan dan kebudayaan saling menguatkan dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul sekaligus teguh pada nilai-nilai luhur bangsa. Karena itu, kolaborasi pemerintah, Dewan Pendidikan, sekolah, keluarga, dan masyarakat harus terus diperkuat,” ungkapnya.
Abdul Mu’ti Tekankan Kemitraan dan Validitas Data
Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa kemitraan pemerintah dengan Dewan Pendidikan menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan layanan pendidikan bermutu yang dapat diakses seluruh masyarakat.
Dewan Pendidikan memiliki peran sebagai penasihat, konsultan, pengawas, mediator, dan advokat dalam mendukung perbaikan kebijakan pendidikan.
“Pemenuhan pelayanan pendidikan bermutu untuk semua dapat berjalan dengan baik dengan prinsip kemitraan. Bapak dan Ibu adalah mitra kami, lembaga yang memberikan masukan-masukan sekaligus ide-ide cerdas bagaimana agar pendidikan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia menjelaskan, tantangan pendidikan nasional meliputi pemerataan akses, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, serta perluasan layanan bagi masyarakat yang menghadapi kendala geografis maupun sosial ekonomi.
Pemerintah juga mendorong wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan prasekolah. Untuk menjangkau lebih banyak peserta didik, alternatif layanan pendidikan dapat dikembangkan melalui sekolah satu atap, pembelajaran jarak jauh, sekolah terbuka, komunitas belajar, dan pendidikan kesetaraan.
Abdul Mu’ti turut menekankan pentingnya validitas data pendidikan. Data yang akurat diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, memperbaiki perencanaan, dan memastikan layanan pendidikan menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Dalam peningkatan mutu, pemerintah terus mengevaluasi kebijakan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Perbaikan dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertahankan hal-hal yang sudah berjalan baik, memperbaiki kekurangan, serta mengadopsi pendekatan baru yang lebih efektif.
“Yang baik kita pertahankan, kemudian yang kurang kita perbaiki, dan tidak sungkan kita mengambil hal yang baru yang lebih baik,” ungkapnya.
Pendidikan Karakter dan Kesehatan Mental Jadi Perhatian
Selain pemerataan akses dan mutu pembelajaran, Abdul Mu’ti menyoroti pentingnya pembentukan karakter, kesehatan mental, dan kesejahteraan digital peserta didik.
Salah satu upaya yang didorong pemerintah ialah penerapan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat. Program tersebut bertujuan membangun perilaku positif melalui pembiasaan sederhana yang dilakukan secara rutin dan konsisten.
“Tujuan dari tujuh kebiasaan itu adalah untuk membangun karakter, melaksanakan kebiasaan-kebiasaan sederhana tetapi rutin yang memiliki efek besar,” jelasnya.
Menurut Abdul Mu’ti, keberhasilan pendidikan karakter tidak cukup diukur dari kemampuan peserta didik menghafal atau menyebutkan kebiasaan tersebut, tetapi juga dari penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
Kegiatan ekstrakurikuler, termasuk Pramuka, juga berperan sebagai ruang untuk mengembangkan potensi, kepercayaan diri, dan kemampuan sosial anak.
Di tengah perkembangan teknologi digital, sekolah, keluarga, dan masyarakat perlu bekerja sama menjaga kesehatan psikologis anak serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Penanganan perundungan dan kekerasan di sekolah harus dilakukan secara serius melalui pendekatan yang humanis, inklusif, dan partisipatif.
Melalui Rakernas VI Dewan Pendidikan Tahun 2026, Astrid berharap lahir rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Bagi Kota Surakarta, penguatan kemitraan tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan Solo sebagai pusat pengetahuan sekaligus membangun sumber daya manusia yang berkarakter, kreatif, berintegritas, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan masa depan.
