SOLO, MettaNEWS – Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di wilayahnya, terutama di daerah yang warganya bekerja di sektor pertanian dan perikanan. Ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng melakukan intervensi serius di dua sektor tersebut agar masyarakat bisa keluar dari jerat kemiskinan.
Menurut Sumanto, sebagian besar petani di Jateng belum sejahtera karena memiliki lahan sempit. Dari sekitar 3 juta petani, mayoritas hanya menggarap lahan kurang dari 1.000 meter persegi.
“Dengan harga gabah sekitar Rp6.500 per kilogram, penghasilan mereka tak lebih dari Rp1 juta per bulan,” ujar Sumanto, Jumat (24/10/2025).
Ia menambahkan, hanya petani dengan lahan seluas satu hektare ke atas yang bisa berpenghasilan Rp5–6 juta per bulan. Namun kondisi ini sulit dicapai sebagian besar petani kecil. Karena itu, menurutnya, perlu ada program intensifikasi pertanian agar lahan sempit tetap produktif.
“Sekarang harga gabah bagus, tapi kenapa mereka belum sejahtera? Karena luas sawahnya kecil. Perlu ada upaya agar lahan 1.000 meter bisa menghasilkan lebih dari Rp1 juta sebulan,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Sumanto juga menyoroti program bantuan sosial yang setiap tahun digulirkan Pemprov dan DPRD Jateng, termasuk renovasi 17 ribu Rumah Tak Layak Huni (RTLH) dengan bantuan Rp20 juta per rumah. Menurutnya, bantuan tersebut penting, namun penghasilan masyarakat tetap harus menjadi fokus utama.
“Pemerintah harus memberi ruang agar warga punya penghasilan cukup. Sebab, berapa pun besar bantuan sosial, pasti akan habis kalau tak diikuti peningkatan pendapatan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jateng, Endi Faiz Effendi, mengatakan sebagian besar masyarakat miskin di wilayah pesisir bekerja sebagai nelayan, bahkan masuk kategori kemiskinan ekstrem.
Menurut Endi, penyebabnya beragam, mulai dari gaya hidup tanpa kebiasaan menabung, biaya operasional tinggi, hingga minimnya sarana dan prasarana dasar.
“Banyak yang tidak terbiasa saving. Saat masa paceklik, mereka menjual barang sehingga manajemen keuangannya kurang baik,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal itu, DKP Jateng berupaya membangun kawasan pesisir higienis, menyediakan akses BBM yang lebih dekat untuk nelayan, serta meningkatkan keterampilan masyarakat pesisir agar pendapatan mereka bertambah.
