Jumlah Pengguna Kereta PSO Tahun 2025 Diproyeksikan Tembus 370 Juta, KAI Commuter Jadi Andalan Mobilitas Harian

oleh
oleh
KAI Commuter dukung ekonomi kerakyatan murah, aman dan nyaman, layanan Kereta Perkotaan PSO menjadi pilihan utama masyarakat untuk aktifitas sehari-hari | MettaNEWS / dok KCI

JAKARTA, MettaNEWS – Kereta perkotaan bersubsidi atau Public Service Obligation (PSO) yang dioperasikan oleh KAI Commuter kian menjadi andalan utama masyarakat untuk mobilitas harian. Tahun ini, KAI Commuter menargetkan dapat melayani lebih dari 370 juta penumpang, naik 11 persen dari tahun lalu.

Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, mengatakan bahwa peningkatan ini menandakan tingginya minat masyarakat terhadap moda transportasi yang murah, aman, dan nyaman.

“Dengan adanya PSO, masyarakat tidak perlu khawatir soal mahalnya biaya transportasi. Ini sangat membantu pelajar, buruh, pedagang, hingga petani untuk tetap produktif,” jelas Leza, Senin (26/5/2025).

Menurut Leza, layanan PSO yang dikelola oleh KAI Commuter bersama DJKA Kemenhub merupakan bagian dari kebijakan negara untuk menyediakan sarana mobilitas publik yang merata. Tren peningkatan jumlah penumpang terus terlihat dari tahun ke tahun, kecuali saat masa pandemi 2021.

KAI Commuter juga memperluas wilayah layanan, termasuk ke Bandung Raya, Garut, Surakarta, Yogyakarta, hingga wilayah timur Pulau Jawa seperti Surabaya. Selain Commuter Line Jabodetabek, layanan ini mencakup Commuter Line Merak, Walahar, Jatiluhur, Cibatuan, hingga Prameks.

“Dalam lima tahun terakhir, kami melihat tren positif. Pada 2022 ada peningkatan hingga 27,6 persen. Kami optimistis tahun ini akan lebih tinggi karena minat masyarakat semakin besar,” imbuh Leza.

Selain sebagai moda transportasi, PSO juga dinilai memberikan dampak ekonomi signifikan. Dengan tarif murah, masyarakat bisa menekan pengeluaran dan lebih banyak berbelanja atau berinvestasi untuk kebutuhan penting lainnya.

KAI Commuter berharap, layanan PSO bisa terus menjadi tulang punggung transportasi publik yang inklusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

“PSO bukan hanya soal subsidi tarif, tapi soal bagaimana transportasi publik bisa membuka akses kesempatan ekonomi dan sosial bagi semua,” pungkas Leza.