JAKARTA, MettaNEWS – Jawa Tengah meraih penghargaan sebagai TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026 dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).
Penghargaan tersebut diterima Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) – Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026). Agenda tersebut juga menjadi rangkaian pengumuman pemenang TPID dan sejumlah program transformasi digital daerah.
Bagi Jawa Tengah, penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya menjaga ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga secara bersamaan.
“Ini bukti kolaborasi yang dilakukan di Jawa Tengah mampu mengendalikan harga bahan pokok penting sekaligus menjaga daya beli masyarakat sehingga inflasi tetap stabil,” kata Ahmad Luthfi seusai acara.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Jawa Tengah pada Agustus 2026 tercatat 3,08 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut berada di bawah inflasi nasional yang disebut sebesar 3,19 persen. BPS juga mencatat inflasi Jawa Tengah secara bulanan pada Agustus sebesar 0,37 persen dan inflasi tahun kalender sebesar 1,75 persen.
Menurut Luthfi, salah satu fondasi pengendalian inflasi Jateng adalah memperkuat produksi pangan, kemudian memastikan hasil produksi tersebut dapat didistribusikan hingga ke konsumen.
“Kita punya BUMD yang melakukan intervensi kebutuhan bahan pokok penting di seluruh kabupaten/kota. Di samping intervensi yang dilakukan oleh dinas-dinas, BI Jateng, dan stakeholder terkait lainnya sehingga ketersediaan dan keterjangkauan terus terjaga,” ujarnya.
Produksi Pangan Jadi Benteng Awal
Kekuatan produksi pangan menjadi salah satu bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi Jawa Tengah.
Data 2025 menunjukkan luas panen padi Jateng mencapai sekitar 1,67 juta hektare, meningkat sekitar 120 ribu hektare atau 7,73 persen dibandingkan 2024.
Produksi gabah kering giling mencapai sekitar 9,3 juta ton atau setara sekitar 5,35 juta ton beras. Produksi tersebut berkontribusi sekitar 15,6 persen terhadap kebutuhan pangan nasional.
Kinerja serupa terlihat pada komoditas jagung. Produksinya meningkat 13,37 persen, dari sekitar 2,43 juta ton menjadi 2,75 juta ton. Kenaikan tersebut menjadi yang terbesar di antara provinsi di Pulau Jawa.
Namun, peningkatan produksi dinilai belum cukup untuk menjaga stabilitas harga. Pemprov Jateng kemudian memperkuat intervensi dari sektor hulu hingga hilir agar hasil produksi dapat sampai ke pasar dengan harga yang tetap terjangkau.
Di sektor hulu, intervensi dilakukan melalui perbaikan 108 daerah irigasi, penyediaan 5.400 pompa, penanganan banjir di 60 titik, penguatan pola tanam, penyediaan sarana produksi, corporate farming, ketersediaan benih, hingga pengendalian hama.
Strategi tersebut juga diarahkan pada komoditas yang sensitif terhadap pergerakan inflasi, salah satunya cabai.
Melalui program New Champion, pengembangan cabai dilakukan di lahan seluas 50 hektare yang tersebar di Kabupaten Semarang, Temanggung, Wonosobo, Cilacap, Blora, Batang, dan Boyolali.
Pemprov Jateng juga mendorong pembangunan greenhouse melalui dukungan CSR serta membangun komitmen champion petani untuk periode Oktober-Desember dengan target produksi sekitar 54.500 kilogram.
Distribusi hingga Intervensi Harga
Setelah produksi diperkuat, perhatian kemudian diarahkan pada rantai pasok.
Pemerintah memperkuat distribusi melalui program supply chain champion, Gerakan Pangan Murah sebanyak 1.053 kali, serta penguatan 368 kios pangan.
BUMD juga diperkuat sebagai off taker atau penyerap komoditas strategis sehingga hasil produksi petani memiliki kepastian pasar.
Kerja sama antardaerah turut menjadi bagian dari strategi tersebut. Jawa Tengah menjalin kerja sama pasokan dengan sejumlah daerah, antara lain Lampung, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Maluku Utara.
Dari sisi keterjangkauan harga, pemerintah memberikan subsidi pangan bagi produsen dan konsumen senilai Rp5,135 miliar. Pengadaan cadangan pangan pemerintah juga dilakukan melalui mekanisme e-Purchasing.
“Jadi hulu-hilir ini mulai dari ketersediaan bahan pokok, pendistribusian bahan pokok sampai tingkat pasar. Ini yang menjadi rantai pasokan dari penanaman, pengangkutan hasil panen, dan data beli. Tiga rangkaian yang harus saling berkelanjutan,” jelas Luthfi.
Pengendalian Inflasi Berjalan Bersama Digitalisasi
Strategi pengendalian inflasi Jawa Tengah juga berjalan beriringan dengan digitalisasi ekonomi daerah melalui program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).
Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Jawa Tengah pada 2025 mencapai 97,58, meningkat dari 96,25 pada 2024. Jateng juga meraih Peringkat II Championship P2DD 2025.
Digitalisasi diterapkan dalam berbagai layanan, termasuk pengembangan New Sakpole melalui virtual account bank/agregator, QRIS, transfer antarbank, dan Laku Pandai Bank Jateng. Transaksi Samsat Budiman juga terus meningkat sepanjang periode 2022-2025.
Bank Jateng turut mendukung melalui Smart Billing berbasis QRIS, Billing Center, dashboard monitoring, pendampingan roadmap, forum diskusi dengan pemerintah daerah, serta perluasan kanal pembayaran.
“Digitalisasi sama, itu semua di seluruh OPD dilakukan sehingga lebih mudah untuk mengendalikan,” kata Luthfi.
Dengan pendekatan tersebut, pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah ditempatkan sebagai dua instrumen yang saling melengkapi. Ketahanan pangan diperkuat melalui produksi dan distribusi, sementara sistem digital digunakan untuk mendukung efisiensi serta pemantauan tata kelola ekonomi daerah.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional, termasuk dalam pengendalian inflasi, digitalisasi, dan penguatan tata kelola ekonomi.
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, serta sejumlah pejabat kementerian/lembaga, gubernur dan wakil gubernur, bupati, serta wali kota.
