SEMARANG, MettaNEWS – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno menegaskan adanya perbedaan mendasar antara akuntansi komersial dan akuntansi pemerintahan. Jika akuntansi komersial berorientasi pada kinerja keuangan dan laba-rugi perusahaan, maka akuntansi pemerintahan menitikberatkan pada pertanggungjawaban akuntabilitas kepada publik.
Hal tersebut disampaikan Sumarno saat mengisi kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) mahasiswa Program Studi Akuntansi Angkatan 2023, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip), di Gedung Grhadika Bakti Praja, Selasa (3/2/2026).
“Sederhananya, akuntansi komersial bentuknya kinerja keuangan, laporannya berupa laba-rugi perusahaan. Sedangkan akuntansi di pemerintahan bentuknya pertanggungjawaban akuntabilitas. Laporannya berupa capaian kinerja yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD,” papar Sumarno.
Ratusan mahasiswa Akuntansi Undip yang dipimpin Ketua Program Studi, Totok Dewayanto, hadir langsung di Gubernuran Jawa Tengah untuk memperoleh paparan mengenai sistem dan praktik pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Sumarno menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, laporan keuangan pemerintah harus disusun secara seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan karena mencerminkan wajah keuangan daerah.
“Belajar akuntansi itu mindset-nya harus transparan dan akuntabel. Mudah-mudahan adik-adik nantinya bisa menjadi virus-virus kebaikan yang menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.
Ditemui usai acara, Sumarno mengatakan kegiatan KKL ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai pengelolaan keuangan pemerintah daerah kepada mahasiswa, yang selama ini lebih banyak mempelajari akuntansi komersial di bangku kuliah.
“Mudah-mudahan mahasiswa jadi tahu gambarannya, sehingga bisa menyaring informasi tentang hiruk pikuk APBD di media sosial, mana yang hoaks dan mana yang fakta. Ini kesempatan untuk memahami realita pengelolaan APBD sekaligus menyosialisasikannya ke masyarakat,” jelasnya.
Sumarno juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perguruan tinggi lain untuk belajar langsung mengenai tata kelola keuangan pemerintah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah. Menurutnya, pembelajaran tidak hanya dilakukan di ruang kelas, tetapi juga melalui interaksi dan komunikasi langsung yang akan bermanfaat saat mahasiswa memasuki dunia kerja.
Pada sesi diskusi, para mahasiswa aktif mengajukan pertanyaan. Halim, mahasiswa asal Bekasi, menanyakan mekanisme pengelolaan budgeting dan realisasi anggaran di Pemprov Jateng. Sementara Zakiya Nur Azizi mengangkat isu pengelolaan aset tetap pemerintah, dan Evan mempertanyakan pengelolaan pajak oleh pemerintah daerah.
Perwakilan mahasiswa, Muhammad Dhiya Ulfikri, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemprov Jawa Tengah atas sambutan dan kesempatan belajar yang diberikan. Ia mengaku mendapatkan pemahaman baru mengenai tata kelola keuangan sektor publik.
“Bapak Sekda menjelaskan banyak hal dan memberi gambaran sistem keuangan di pemerintahan. Ini menjadi bekal penting bagi kami untuk beberapa tahun ke depan,” ujar mahasiswa yang aktif di Badan Audit Kemahasiswaan Akuntansi 2023 tersebut.
