SEMARANG, MettaNEWS – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah pada 2025 tercatat mencapai angka 86,72 atau naik 0,88 poin dibanding tahun sebelumnya. Capaian tersebut menempatkan Jawa Tengah di peringkat ketiga nasional dan melampaui nilai rata-rata IDI nasional.
Peningkatan itu mengemuka dalam acara Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025 dalam rangka Penguatan Demokrasi dan Peningkatan Strategi Pembangunan Nasional di Horison Ultima Semarang, Kamis (21/5/2026).
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan kenaikan peringkat tersebut menjadi bukti semakin baiknya kualitas demokrasi di Jawa Tengah.
“Alhamdulillah Jawa Tengah naik satu tingkat. Tahun lalu peringkat empat, sekarang menjadi peringkat tiga,” kata Gus Yasin mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Gus Yasin menyebut, capaian tersebut bukan hanya hasil kerja pemerintah, melainkan buah dari keterlibatan masyarakat dalam menjaga ruang demokrasi tetap hidup.
Ia menilai indikator demokrasi sangat luas, mulai dari aspek politik, ekonomi, hingga kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
“Ini tidak mungkin dikerjakan pemerintah sendiri, karena indikator demokrasi itu luas, mulai politik, ekonomi, hingga kebebasan masyarakat untuk berbicara,” tuturnya.
Salah satu faktor yang ikut mendongkrak capaian Jawa Tengah, lanjutnya, adalah semakin terbukanya kanal pelayanan publik dan ruang pengaduan masyarakat di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurut Gus Yasin, kritik dan masukan masyarakat justru menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas demokrasi karena membantu pemerintah memahami persoalan riil di lapangan.
“Masukan dari masyarakat itu membantu kami. Informasi tentang berbagai kejadian di Jawa Tengah juga membantu pemerintah mengambil langkah yang tepat. Demokrasi tidak bisa dibangun sendirian,” paparnya.
Meski demikian, ia mengakui masih ada pekerjaan rumah besar, terutama di sektor ekonomi. Karena itu, dunia usaha diminta ikut berperan dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
“Ketika bicara demokrasi, ekonomi juga menjadi ukuran. Kami perlu melihat sejauh mana perusahaan berdampak terhadap masyarakat sekitar,” tukasnya.
Dalam forum yang sama, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus mengapresiasi capaian Jawa Tengah yang naik ke posisi tiga nasional.
Gus Yasin melanjutkan, hal itu menunjukkan adanya kompetisi positif antar daerah dalam memperbaiki kualitas demokrasi.
“Jawa Tengah meloncat satu tingkat dari ranking empat menjadi ranking tiga. Artinya ada persaingan untuk berbuat lebih baik,” terangnya.
Namun secara nasional, nilai IDI 2025 justru mengalami penurunan. Nilai IDI nasional turun 1,62 poin dari 79,81 pada 2024 menjadi 78,19 pada 2025. Angka tersebut masih berada di bawah target pembangunan nasional.
“Memang penurunannya tidak ekstrem, tetapi ini menjadi cambuk bagi kita semua. Demokrasi harus terus dibenahi,” kata Lodewijk.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, Sonny Harry B Harmadi, menegaskan kualitas demokrasi kini menjadi salah satu indikator resmi keberhasilan pembangunan nasional.
Ia menyebut IDI kini telah masuk dalam RPJMN, RPJPN, hingga RPJMD daerah sebagai ukuran penting menuju Indonesia Emas 2045.
“Demokrasi sekarang menjadi ukuran kinerja pembangunan nasional. Jadi bukan hanya soal politik, tetapi juga soal pembangunan manusia,” ujarnya.
Sonny menyebut, kualitas demokrasi sangat dipengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Daerah dengan indeks pembangunan manusia tinggi umumnya memiliki kualitas demokrasi lebih baik.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga demokrasi dari ancaman politik identitas yang berpotensi memecah belah masyarakat.
“Jangan sampai negara ini pecah karena pemanfaatan politik identitas. Demokrasi harus memperkuat persatuan,” pungkasnya.
