SEMARANG, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai benteng ketahanan ekonomi daerah di tengah tekanan pelemahan nilai tukar rupiah dan ketidakpastian ekonomi global.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa penguatan akses permodalan, pendampingan usaha, hingga perluasan pasar menjadi strategi utama untuk mendorong UMKM naik kelas dan semakin berdaya saing.
“UMKM di tempat kita harus naik kelas, dari UMKM mikro menjadi kecil, kemudian menengah, dan lain sebagainya,” kata Luthfi usai Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah, Senin (8/6/2026).
Gubernur Luthfi menyampaikan, UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian Jawa Tengah yang terbukti mampu menjaga pergerakan ekonomi daerah di tengah berbagai tantangan, termasuk gejolak nilai tukar rupiah dan kenaikan harga bahan baku.
“Karena itu, pemerintah tidak hanya berupaya menjaga keberlangsungan usaha para pelaku UMKM, tetapi juga mendorong mereka berkembang melalui berbagai program pembinaan dan pemberdayaan,” jelasnya.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperluas akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah sebesar 6 persen.
“Kemudian harus kita guide dengan cara memberi kemudahan akses modal. Permodalannya KUR 6 persen kita berikan kepada mereka,” ujarnya.
Selain dukungan permodalan, Pemprov Jawa Tengah juga memperkuat pendampingan usaha agar produk UMKM semakin kompetitif di pasar domestik maupun internasional. Pendampingan tersebut mencakup peningkatan kualitas kemasan produk, penguatan strategi pemasaran, hingga pembukaan akses ekspor.
“Kemudian akses pembimbingan terkait dengan packaging-nya, termasuk nanti eksportirnya, kemudian pemasarannya, dan lain sebagainya,” jelas Luthfi.
Ia menegaskan, keberadaan UMKM selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Tengah. Oleh sebab itu, pembinaan dan penguatan kapasitas pelaku usaha akan terus dilakukan secara berkelanjutan.
“Sehingga UMKM merupakan backbone-nya ekonomi Provinsi Jawa Tengah, yang menjadi andalan kita untuk selalu kita bina,” katanya.
Terkait dampak pelemahan rupiah terhadap biaya produksi dan harga bahan baku, Luthfi menilai diperlukan kolaborasi lintas sektor agar ketahanan UMKM tetap terjaga.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
Untuk itu, Pemprov Jawa Tengah akan terus memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, serta dunia usaha guna memastikan pelaku UMKM memperoleh dukungan yang dibutuhkan.
“Satu sisi memang kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus gandeng BI, kemudian OJK, kemudian bidang usaha, kemudian bank di tempat kita. Jadi bersama-sama untuk bisa menyelesaikan,” tandasnya.
Melalui penguatan akses modal, pendampingan usaha, dan perluasan pasar, Pemprov Jawa Tengah berharap sektor UMKM dapat terus tumbuh menjadi penggerak utama ekonomi daerah sekaligus lebih tangguh menghadapi dinamika ekonomi global.
