SOLO, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memprioritaskan percepatan perbaikan dan pemantapan infrastruktur jalan menjelang Idulfitri 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan arus mudik Lebaran sekaligus menjaga kelancaran pergerakan ekonomi dan iklim investasi di Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan hal tersebut usai menghadiri kegiatan Outlook Ekonomi Solo Raya 2026 di The Sunan Hotel, Surakarta, Rabu (4/2/2026).
“Menjelang Lebaran, kita fokus pada infrastruktur. Dengan kemampuan APBD masing-masing kabupaten dan kota, prioritas kita adalah memantapkan jalan,” kata Luthfi.
Ia menjelaskan, konektivitas jalan yang baik menjadi prasyarat utama bagi kelancaran distribusi barang, mobilitas tenaga kerja, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi ini semakin krusial menjelang Hari Raya Idulfitri, saat intensitas pergerakan orang dan logistik meningkat signifikan.
Berdasarkan data Pemprov Jawa Tengah, kondisi jalan provinsi saat ini hampir 97 persen dalam kondisi mantap, sementara jalan kabupaten dan kota berada di kisaran 87 persen. Meski demikian, Gubernur mengakui masih terdapat tantangan serius, terutama akibat tingginya curah hujan yang mempercepat kerusakan jalan.
“Tantangan kita adalah curah hujan tinggi,” tambahnya.
Persoalan kerusakan jalan tersebut juga tercermin dari keluhan masyarakat di sejumlah daerah. Di Kabupaten Sragen, misalnya, sempat viral aksi simbolik seorang kepala desa yang mandi lumpur usai terpeleset di jalan rusak. Pemerintah Kabupaten Sragen kemudian langsung menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan pada ruas jalan utama Mlale–Ngepringan.
Ahmad Luthfi menegaskan, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur jalan menjelang Idulfitri dan puncak arus mudik. Evaluasi tersebut mengacu pada roadmap pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan.
“Menjelang Idulfitri dan arus mudik, kita akan lakukan evaluasi. Sesuai roadmap 2025, infrastruktur harus mantap. Jalan provinsi dan jalan kabupaten harus clear dari public complain,” tegasnya.
Menurut Luthfi, kepastian kondisi infrastruktur jalan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Infrastruktur yang andal dibutuhkan untuk mendukung kawasan industri, pariwisata, serta pengembangan pusat-pusat ekonomi baru, termasuk Solo Raya yang tengah didorong sebagai kawasan aglomerasi ekonomi.
Sementara itu, untuk jalan desa dan jalan lingkungan, Gubernur menegaskan bahwa kewenangan perbaikan berada di tangan pemerintah kabupaten dan kota. Meski demikian, koordinasi lintas pemerintah daerah tetap dilakukan agar persoalan infrastruktur dasar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.
“Untuk jalan desa dan lainnya, itu menjadi kewenangan dan prioritas masing-masing bupati dan wali kota,” tukasnya.
Gubernur berharap, percepatan perbaikan jalan serta penguatan koordinasi antarwilayah mampu menjaga konektivitas Jawa Tengah. Dengan demikian, mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta aktivitas investasi dan pariwisata dapat berjalan optimal, khususnya menjelang momentum mudik Lebaran.
