SEMARANG, MettaNEWS – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Ia menegaskan tidak boleh ada kegiatan yang tertunda atau tersumbat, apalagi menjelang akhir tahun anggaran.
“Serapan anggaran perlu kita tingkatkan. Deviasi yang tinggi harus kita genjot, agar Desember 2025 semua bisa terealisasi dengan baik,” tegas Luthfi dalam Rapat Evaluasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan III di Kantor Gubernur, Selasa (21/10/2025).
Menurutnya, percepatan serapan anggaran menjadi penting untuk mendukung pelaksanaan program nasional, provinsi, dan bantuan ke kabupaten/kota. Jika tak segera dikebut, akan berisiko mengganggu perencanaan anggaran di tahun berikutnya.
“Saya tidak ingin ada kegiatan yang tersumbat. Ini untuk menyiapkan perencanaan 2026, dan agar pelaksanaan tahun ini maksimal. Sekarang baru terserap 65,57 persen,” ujar Luthfi.
Evaluasi menyebutkan bahwa serapan anggaran fisik masih menjadi pekerjaan rumah utama. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menjelaskan bahwa hingga 30 September 2025, realisasi belanja daerah baru mencapai 58,9 persen dari total anggaran Rp 25,15 triliun, atau sekitar Rp 14,81 triliun.
“Dari sisi pendapatan daerah, realisasinya sudah mencapai 65,57 persen atau Rp 16,13 triliun dari target Rp 24,5 triliun. Tapi memang perlu akselerasi, terutama di belanja modal dan kegiatan fisik lainnya,” ungkap Sumarno.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 68,8 persen, namun pajak kendaraan bermotor — khususnya bea balik nama (BBNKB) — masih rendah, hanya 49,79 persen, karena terpengaruh penurunan penjualan kendaraan baru.
“Kita dorong kolaborasi dengan Polda Jateng untuk operasi kepatuhan kendaraan bermotor agar bisa mengejar target pendapatan,” tambahnya.
Gubernur Luthfi menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan agar semua program bisa berjalan optimal dan sesuai target. Ia juga meminta OPD untuk menjaga akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran, mengingat sisa waktu tahun anggaran semakin pendek.
Selain evaluasi fiskal, rapat juga menyoroti capaian Jawa Tengah dalam mendukung program prioritas nasional. Beberapa di antaranya:
-
Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Sudah tersedia 1.308 unit Sentra Pelayanan Pangan Gratis (SPPG).
-
Program 3 Juta Rumah: Dari target 17.510 unit rumah, 57,89% sudah terealisasi lewat APBD, dan 46,23% dari sumber non-APBD.
-
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP): Sudah terbentuk 8.523 unit, 3.891 di antaranya sudah beroperasi.
-
Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis: Telah terealisasi 100% di 881 Puskesmas.
-
Program Sekolah Rakyat: Telah berdiri 3 SD, 3 SMP, dan 7 SMA dengan total 1.160 siswa tertampung.
