SEMARANG, MettaNEWS – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mempercepat proses relokasi warga terdampak bencana tanah gerak di sejumlah daerah.
Hingga saat ini tercatat sekitar 900 rumah rusak dan terdampak yang masuk dalam daftar relokasi, dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Tegal, disusul Kabupaten Purbalingga, Pemalang, dan Batang.
Percepatan relokasi tersebut dilakukan menyusul kondisi wilayah tempat tinggal warga yang dinilai tidak lagi aman, ditambah masih tingginya curah hujan yang meningkatkan potensi terjadinya bencana susulan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan warga dapat segera dipindahkan dari lokasi pengungsian ke hunian sementara.
“Kami sudah instruksikan ke bupati. Lahan sudah didapat di wilayah Perhutani. Sudah dicek dan aman,” kata Ahmad Luthfi, Rabu (11/2/2026).
Menurutnya, lokasi relokasi tidak hanya disiapkan sebagai tempat tinggal yang aman, tetapi juga memperhatikan akses pendidikan bagi anak-anak serta keberlanjutan mata pencaharian warga terdampak.
Gubernur merinci, sebanyak 800 rumah di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, akan direlokasi. Selain itu, terdapat 50 rumah terdampak tanah gerak di Kabupaten Purbalingga, 30 rumah di Kabupaten Pemalang, dan 20 rumah di Kabupaten Batang.
Setelah penetapan lokasi relokasi, langkah selanjutnya adalah melakukan edukasi kepada masyarakat agar bersedia pindah ke hunian sementara. Pasalnya, tidak semua warga secara sukarela meninggalkan lokasi lama karena alasan pekerjaan maupun harta benda yang ditinggalkan. Untuk itu, Pemprov Jateng menggandeng unsur TNI dan Polri serta meminta pemerintah kabupaten terus melakukan pendekatan kepada masyarakat.
Di sisi lain, Ahmad Luthfi juga meminta Dinas Sosial untuk melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap warga terdampak. Pendataan tidak hanya mencakup identitas dan asal warga, tetapi juga pekerjaan serta kepemilikan harta benda, guna memastikan proses relokasi berjalan tertib tanpa ada warga yang tercecer atau kehilangan hak.
Saat ini, warga terdampak tanah gerak di Kabupaten Tegal masih tinggal di lokasi pengungsian. Pemerintah memastikan seluruh kebutuhan dasar warga terpenuhi, termasuk akses pendidikan bagi anak-anak di pengungsian.
“Ada dapur umum dan posko kesehatan. Kebutuhan dipastikan tercukupi. Kalau sampai ada kekurangan, segera laporkan, karena pangan dan kesehatan warga adalah prioritas utama,” tegasnya.
Selain penanganan relokasi, Gubernur Ahmad Luthfi juga meminta bupati dan wali kota untuk segera menetapkan status tanggap bencana lokal apabila terjadi bencana berbahaya, meskipun skalanya tidak luas. Dengan penetapan tersebut, pemerintah provinsi dapat segera melakukan penanganan, tidak hanya pada tahap evakuasi, tetapi juga pemulihan pascabencana.
“Jika terjadi bencana, maka bupati dan wali kota tentukan tanggap bencana lokal. Wilayahnya mana, maka pemerintah provinsi akan melakukan penanganan,” terangnya.
Di akhir pernyataannya, Ahmad Luthfi mengimbau seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk tetap waspada terhadap potensi bencana alam. Mengingat curah hujan masih tinggi, risiko longsor, banjir, rob, dan tanah gerak masih berpotensi terjadi di berbagai wilayah.
