SOLO, MettaNEWS – Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, meresmikan Rumah Konsultasi Klik on PHK di Kantor Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Kota Surakarta, Jumat (7/3/2025). Program ini hadir sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat penutupan sejumlah perusahaan.
Dalam acara tersebut, hadir sejumlah pejabat daerah, termasuk Kepala DISNAKER Surakarta, Kepala DISKOMINFO, serta perwakilan dari HIPMI dan BPJS Kesehatan. Perwakilan pekerja dan perusahaan juga turut menyaksikan peresmian ini.
Wali Kota Respati menyampaikan meningkatnya angka PHK di Surakarta menjadi perhatian serius. Berdasarkan data, sebanyak 10.665 pekerja terdampak usai keputusan pailit yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Semarang pada PT. Sritex Tbk.
“Kami memahami bahwa kehilangan pekerjaan bukan hanya masalah individu, tetapi juga berdampak luas terhadap ekonomi dan kehidupan keluarga. Oleh karena itu, Rumah Konsultasi Klik on PHK hadir untuk memberikan pendampingan dan membuka peluang baru bagi mereka yang terdampak,” ujar Respati.
Sebagai solusi, rumah konsultasi ini menawarkan berbagai layanan, mulai dari pendampingan terkait jaminan kehilangan pekerjaan, konsultasi karir, hingga kelas pelatihan seperti bedah CV, wawancara kerja, dan public speaking. Selain itu, pemerintah menggandeng 10 perusahaan yang siap menerima tenaga kerja terdampak PHK dan menyediakan lebih dari 5.338 lowongan kerja.
Sejumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam program ini antara lain PT Cartini Lingerie Indonesia, PT Sari Warna Asli Garment, PT DAN RILIS, PT Liebra Permana Wonogiri, PT Attin Sigaret Indonesia, PT Yupi Indo Jelly Gum, dan PT Permodalan Nasional Madani Cabang Solo.
Langkah Nyata Atasi Pengangguran
Peresmian Rumah Konsultasi Klik on PHK menjadi langkah nyata Pemerintah Kota Surakarta dalam menangani persoalan ketenagakerjaan. Pemerintah berharap inisiatif ini dapat membantu pekerja terdampak untuk segera mendapatkan pekerjaan baru atau bahkan memulai usaha sendiri.
Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan tenaga kerja, diharapkan solusi ini mampu mengurangi dampak sosial-ekonomi akibat PHK massal di Surakarta dan sekitarnya.
