SEMARANG, MettaNEWS – Gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendapat apresiasi dari sejumlah akademisi ilmu sosial dan politik (FISIP) dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Ahmad Luthfi dinilai memiliki pendekatan humanis, memahami persoalan masyarakat, serta membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mendukung pembangunan daerah.
Apresiasi tersebut disampaikan sejumlah dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) seusai menghadiri Welcoming Dinner Forum Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia (Fordekiis) di Semarang, Jumat (23/10/2026).
Para akademisi menilai, kemampuan memahami persoalan masyarakat dan melibatkan berbagai pihak menjadi modal penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Dekan FISIP Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Finnah Fourqoniah, mengaku terkesan dengan pemaparan Ahmad Luthfi mengenai berbagai persoalan yang dihadapi Jawa Tengah beserta langkah penanganannya.
“Saya tadi mendengarkan sambutan Pak Gubernur, amazing. Senang banget. Saya tadi membatin dan ngobrol sama teman di sebelah, harusnya warga Jawa Tengah berbangga memiliki pemimpin yang memahami konteks permasalahan dan mencoba membuat kegiatan-kegiatan atau program yang memang mengentaskan masalah-masalah itu,” ujarnya.
Menurut Finnah, pemimpin daerah perlu memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat. Dengan memahami persoalan secara langsung, pemerintah dapat merancang program yang tidak sekadar bersifat administratif, tetapi juga menjawab kebutuhan warga.
“Beliau memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan tersebut. Banyak daerah tidak punya itu,” katanya.
Finnah berharap pendekatan yang diterapkan di Jawa Tengah dapat menjadi referensi bagi daerah lain, terutama dalam membangun kemitraan antara pemerintah dan perguruan tinggi.
“Mudah-mudahan kami di Kalimantan Timur bisa meniru kolaborasi antara akademisi dan juga birokrasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Sekali lagi, Jawa Tengah berbanggalah atas gubernur kalian dan insyaallah bisa menjadi role model kolaborasi antara kampus dan juga pemerintah,” tuturnya.
Kolaborasi Pemerintah dan Kampus Jadi Sorotan
Apresiasi serupa disampaikan Ketua Fordekiis sekaligus mantan Dekan FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM), Wawan Mas’udi. Ia menilai Ahmad Luthfi menunjukkan karakter kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat dan menempatkan persoalan warga sebagai prioritas kebijakan.
“Saya kira profil beliau dari gayanya, maupun dari sisi kebijakan yang diambil dan yang disampaikan, salah satu tipe gubernur yang sangat merakyat, down to earth, dan menjadikan apa yang disebut sebagai persoalan masyarakat sebagai prioritas untuk diselesaikan,” ujarnya.
Wawan secara khusus menyoroti prinsip collaborative governance atau tata kelola pemerintahan kolaboratif yang disampaikan Ahmad Luthfi. Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan kontribusi perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
Perguruan tinggi memiliki hasil penelitian, inovasi, serta kapasitas keilmuan yang dapat dimanfaatkan sebagai landasan penyusunan kebijakan. Sebaliknya, berbagai persoalan di masyarakat juga dapat menjadi bahan kajian akademik untuk menghasilkan solusi yang aplikatif.
“Kita tahu bahwa kolaborasi ini menjadi kunci paling pokok agar inovasi-inovasi, pemikiran-pemikiran yang ada di kampus itu bisa menginspirasi kebijakan yang ada di pemerintah,” jelasnya.
Ia berharap pola kepemimpinan yang membuka ruang kolaborasi tersebut dapat menginspirasi pemerintah daerah lain dalam menyelesaikan persoalan pembangunan.
“Tentu kita bersyukur ada model dan pola kepemimpinan seperti beliau dan harapannya tentu bisa menginspirasi daerah-daerah yang lain,” katanya.
Gandeng 123 Perguruan Tinggi
Kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi di Jawa Tengah dikembangkan melalui sejumlah program. Hingga 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tercatat menjalin kesepakatan kerja sama dengan 123 perguruan tinggi. Jumlah tersebut terdiri atas 49 perguruan tinggi pada 2025 dan 74 perguruan tinggi pada 2026.
Salah satu implementasinya dilakukan melalui program Kecamatan Berdaya yang melibatkan enam perguruan tinggi, yakni UGM, Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), Unika Soegijapranata, Politeknik Negeri Semarang (Polines), dan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).
Kerja sama tersebut mencakup kegiatan kuliah kerja nyata (KKN), pendampingan usaha, pendataan rumah tidak layak huni (RTLH), hingga penanganan stunting.
Selain itu, Pemprov Jateng menggandeng Undip untuk mengembangkan teknologi desalinasi sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan ketersediaan air bersih di wilayah pesisir.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempertemukan keahlian akademisi dengan kebutuhan masyarakat, sehingga hasil penelitian dan inovasi perguruan tinggi dapat diterapkan untuk mendukung program pembangunan daerah.
Akademisi Soroti Pelayanan Publik
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, Supriadi Torro, juga menilai pendekatan Ahmad Luthfi mencerminkan cara pandang ilmu sosial yang humanis dan berorientasi pada penyelesaian masalah.
“Sambutan Gubernur tadi itu benar-benar dilihat sebagai pandangan ilmu sosial yang sangat humanis. Apa yang beliau angkat sebagai satu persoalan, kemudian diberi solusi. Semua langkah-langkahnya terukur,” ujarnya.
Supriadi menekankan pentingnya pelayanan publik yang memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Menurutnya, persoalan yang telah diidentifikasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret dengan sasaran yang jelas.
“Penekanannya adalah tidak ada lagi masyarakat yang tidak terlayani. Nah, itu menurut saya menjadi tugas dan tanggung jawab beliau,” katanya.
Ia menambahkan, perguruan tinggi dapat menjadi mitra strategis pemerintah, baik dalam merumuskan kebijakan maupun mengevaluasi persoalan yang belum terselesaikan.
“Perguruan tinggi itu adalah pilar ilmu. Kalau ini kan jelas, targetnya apa, ke mana, kemudian bagaimana melakukannya,” ungkapnya.
Ahmad Luthfi Dorong Mahasiswa Terlibat dalam Pembangunan
Dalam sambutannya, Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam menjawab persoalan pembangunan di Jawa Tengah. Salah satu kontribusi yang didorong adalah melalui KKN tematik dan pendampingan desa binaan agar mahasiswa dapat terlibat langsung membantu masyarakat.
“Bagaimana agar mahasiswa kita harus mempunyai kontribusi terhadap desa binaan,” ujar Ahmad Luthfi.
Ia menyebut sejumlah tantangan pembangunan yang membutuhkan dukungan lintas disiplin ilmu, mulai dari penanganan banjir rob di kawasan pesisir, pemenuhan kebutuhan tenaga kerja siap pakai, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur melalui data statistik, grafik pertumbuhan, atau pembangunan fisik. Peningkatan kualitas manusia dan penyelesaian persoalan sosial juga harus menjadi bagian penting dari agenda pembangunan.
“Pembangunan provinsi tidak hanya berdasarkan data grafik maupun pembangunan fisik,” katanya.
Ahmad Luthfi berharap perguruan tinggi, khususnya fakultas ilmu sosial dan politik, ikut berperan dalam memahami dinamika masyarakat, merumuskan solusi, serta memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memastikan program pembangunan tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata dan terukur bagi masyarakat Jawa Tengah.
