CIREBON, MettaNEWS – Calon Presiden 2024 nomor urut 3 Ganjar Pranowo ingin menjadikan Lapas Nusakambangan Kabupaten Cilacap Jawa Tengah sebagai penjara khusus pejabat koruptor. Hal itu menurut Ganjar untuk memberikan hukuman yang setimpal dan memiliki efek jera.
Ganjar menegaskan hal tersebut saat bertemu ribuan mahasiswa pada kuliah kebangsaan di Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), Jumat (8/12/2023). Ketegasan Ganjar itu mendapat sambutan tepuk tangan dari para mahasiswa.
Ganjar mengungkapkan, Nusakambangan sangat tepat untuk memberi efek jera. Karena lapas tersebut untuk napi kelas kakap dan tidak ada fasilitas mewah.
“Tempatnya terpencil jauh dari mana-mana, masih banyak semak belukar. Dulu ada napi terkenal namanya Johny Indo yang melarikan diri sampai dijadikan film. Setuju nggak kalau koruptor masuk sana?” tanya Ganjar yang dijawab setuju oleh mahasiswa.
Sikat tegas Ganjar itu mendapat respon positif dari mahasiswa. Salah satunya, Novita yang mengapresiasi langkah Ganjar tersebut.
“Itu setuju dan itu termasuk sikap tegas oleh Pak Ganjar dan masyarakat butuh sikap pemimpin yang seperti itu,” paparnya.
Ia mengaku masyarakat sudah jenuh dengan perilaku hukum di Indonesia yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Untuk itu, Ganjar adalah pemimpin yang aspiratif terkait penegakan hukum.
“Setahu saya ada napi koruptor penjaranya diistimewakan. Dan, Insyaallah Pak Ganjar bisa amanah. Semangat Pak Ganjar,” pungkasnya.
Pemberantasan korupsi memang menjadi PR besar bagi bangsa Indonesia ke depan. Ganjar yang maju berpasangan dengan Mahfud MD itu akan mengambil sikap tegas dalam memberantas korupsi.
Menurut data yang diperoleh, negara mengalami kerugian akibat korupsi mencapai Rp 42 triliun. Padahal uang itu dapat digunakan untuk peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.
“Padahal dengan uang Rp 42 triliun kalau untuk bangun puskesmas senilai Rp 5 miliar bisa jadi 8400 puskesmas,” imbuh Ganjar.
Bukan hanya itu, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu juga berkomitmen memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga kembali menjadi lembaga yang independen.
“Kalau kemudian orang sudah marah pada situasi koruptif, maka kita harus melakukan tindakan yang ekstra seperti menguatkan KPK. Dan bikin KPK makin independen. Dan kita bawa pejabat koruptor ke Nusakambangan,” pungkasnya.
