SEMARANG, MettaNEWS – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong penguatan pengawasan keuangan daerah melalui kolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap anggaran pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Ahmad Luthfi menilai, pengawasan dan pendampingan BPKP memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, sekaligus memastikan program pembangunan berjalan efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
Hal itu disampaikan Luthfi seusai mengukuhkan Ayi Riyanto sebagai Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (9/10/2026). Ayi menggantikan Buyung Wiromo Samudro yang mendapat penugasan baru sebagai Kepala Perwakilan BPKP Banten.
“Para bupati, wali kota kita merupakan mitra strategis dari BPKP,” kata Luthfi.
Menurut dia, pemerintah kabupaten dan kota perlu memanfaatkan pendampingan serta ruang konsultasi yang disediakan BPKP untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat pengawasan keuangan.
Upaya tersebut dinilai semakin penting karena pemerintah daerah harus mengelola anggaran secara cermat, sementara kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik terus berjalan.
Dengan kondisi fiskal yang terbatas, setiap belanja pemerintah diharapkan tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga mampu menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Luthfi juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan sumber daya yang tersedia serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan pengembangan potensi daerah.
“Dengan pergantian ini akan menambah perkembangan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah untuk lebih progresif lagi,” ujarnya.
Ia menambahkan, ruang lingkup pengawasan BPKP tidak terbatas pada pemerintah daerah. Pengawasan juga mencakup badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), rumah sakit, hingga perusahaan nasional yang beroperasi di Jawa Tengah.
Menurut Luthfi, kolaborasi pengawasan di berbagai sektor tersebut diperlukan untuk mendukung tata kelola yang lebih baik dan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Setya Nugraha, menyatakan kesiapan BPKP Perwakilan Jawa Tengah untuk melanjutkan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“BPKP Perwakilan Jawa Tengah siap berkolaborasi dengan Pak Gubernur beserta jajaran untuk mendukung, menyukseskan, memajukan, dan apa yang sudah bagus akan terus dipertahankan dan sekaligus ditingkatkan untuk kemajuan Jawa Tengah,” kata Setya.
Setya turut mengapresiasi sejumlah capaian pembangunan di Jawa Tengah, di antaranya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, serta penurunan prevalensi stunting.
Meski demikian, capaian tersebut perlu dijaga melalui pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan yang semakin efektif.
Pengawasan yang kuat diharapkan dapat membantu pemerintah memastikan penggunaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan sekaligus berorientasi pada hasil.
Dengan demikian, anggaran publik tidak sekadar terserap dalam pelaksanaan program, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.
