Metta News – Sebuah survei yang dirilis pada 20 Agustus 2025 menghadirkan paradoks menarik mengenai kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.
Tingkat kepuasan publik terhadap keduanya sangat tinggi, citra positif pun menonjol, bahkan delapan dari sepuluh responden menilai mereka sebagai pemimpin yang baik. Namun, popularitas keduanya masih relatif rendah. Banyak warga yang puas dengan kinerja, tetapi tidak hafal siapa gubernurnya.
Fenomena tersebut memunculkan tafsir berbeda. Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah Jateng, Zulkifli Gayo, menyebut Luthfi dan Taj Yasin sebagai tipikal pemimpin substansial: tidak sibuk membangun panggung popularitas, tetapi memilih jalan sunyi, bekerja, memastikan kebijakan berdampak nyata, lalu menyerahkan penilaian pada masyarakat.
Model Pemimpin Substansial
Dalam literatur kepemimpinan dunia, istilah ini dekat dengan gagasan substantive leadership. James MacGregor Burns dalam Leadership (1978) membedakan antara pemimpin transaksional dan transformasional. Pemimpin substansial berada di antara keduanya: fokus pada substansi kebijakan yang berkelanjutan, bukan sekadar menukar janji politik dengan dukungan.
Robert Greenleaf dalam Servant Leadership (1977) menekankan, pemimpin sejati adalah yang membuat masyarakat merasakan hasil nyata. Jim Collins dalam Good to Great (2001) juga menemukan tipe Level 5 Leader: rendah hati secara pribadi, tetapi teguh secara profesional.
Jika dipraktikkan dalam politik, pemimpin substansial memang tidak gemerlap dalam pencitraan, tetapi meninggalkan warisan kebijakan yang kuat. Sebaliknya, pemimpin populis unggul dalam membangun kedekatan emosional dengan rakyat dan fasih menggunakan bahasa sederhana, namun cenderung terjebak dalam kebijakan jangka pendek demi popularitas.
Sementara itu, pemimpin substansial menonjol karena berfokus pada gagasan jangka panjang, berbasis data, dan berorientasi pada tata kelola yang berkelanjutan. Kelemahannya, mereka sering tampak jauh dari rakyat, lamban karena setiap kebijakan memerlukan kajian panjang, dan akibatnya kurang populer meski bekerja nyata untuk publik.
Prestasi Awal di Jawa Tengah
Dalam enam bulan pertama kepemimpinan Luthfi–Taj Yasin, sejumlah capaian konkret menunjukkan arah kepemimpinan substansial. Tarif Trans Jateng diturunkan menjadi Rp1.000 bagi buruh, pelajar, veteran, dan lansia. Kebijakan sederhana namun sangat berarti bagi kelompok rentan ini menjadi simbol perhatian pemerintah terhadap warga kecil.
Angka kemiskinan pun berhasil ditekan hingga 9,48 persen, membuat Jawa Tengah turun peringkat dari provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi kedua di Jawa menjadi ketiga. Program perbaikan rumah tak layak huni mencapai 17 ribu unit, tertinggi di Indonesia.
Bidang sosial juga menunjukkan progres, dengan insentif bagi 570 penghafal Al-Qur’an serta lebih dari 230 ribu guru keagamaan. Di sektor ekonomi, investasi padat karya menciptakan lebih dari 220 ribu lapangan kerja baru—langkah penting di tengah ancaman PHK akibat krisis.
Jejak Pemimpin Serupa
Sejumlah gubernur lain di Indonesia pernah memadukan gaya populis dan substansial. Ganjar Pranowo dikenal populis lewat kedekatan komunikasinya dengan rakyat, namun meninggalkan kebijakan substansial seperti penguatan desa dan transparansi APBD.
Tokoh lain seperti Rasiyo (Jatim) dan Basuki Tjahaja Purnama (DKI) pernah mendorong tata kelola transparan, meski menuai resistensi politik. Ridwan Kamil pun populer di media sosial, namun memiliki rekam jejak substansial lewat revitalisasi desa dan digitalisasi birokrasi.
Luthfi–Taj Yasin cenderung berada di jalur “diam tapi substansial”—gaya yang jarang menonjol di media, tetapi memiliki capaian konkret.
Evaluasi dan Tantangan ke Depan
Survei Kompas juga memberi catatan kritis. Tingkat kepuasan publik masih rendah pada infrastruktur jalan dan penyediaan lapangan kerja. Kedua isu ini strategis dan sangat dirasakan masyarakat. Perbaikan jalan baru bisa digenjot lewat APBD Perubahan, sehingga dampaknya diperkirakan baru terlihat pada akhir 2025.
Sementara itu, investasi padat karya memang menyerap banyak tenaga kerja, tetapi masih rawan PHK massal. Pemerintah dituntut mencari strategi diversifikasi agar lapangan kerja lebih stabil.
Tantangan lain adalah komunikasi publik. Dalam politik demokratis, substansi tanpa legitimasi publik berpotensi kehilangan daya dukung. “Substansi harus bertemu dengan legitimasi, agar popularitas tidak hanya sekadar soal dikenal, tetapi tumbuh sebagai kepercayaan yang diakui,” tulis Wahidin Hasan, pemerhati kebijakan publik dari LHKP Muhammadiyah Jawa Tengah.
Dengan capaian awal yang cukup progresif, Luthfi–Taj Yasin memiliki modal kuat. Kini tinggal bagaimana keduanya merumuskan strategi komunikasi yang lebih inovatif, sehingga rakyat tidak hanya merasakan manfaat kebijakan, tetapi juga mengenali sosok yang bekerja di baliknya.
