SEMARANG, MettaNEWS — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayahnya mampu menjadi pengungkit pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait pengawasan BUMD dan bank daerah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (1/4/2026).
Luthfi mengungkapkan, BUMD kabupaten/kota di Jawa Tengah saat ini berjumlah 122 entitas, terdiri dari 33 BUMD lembaga keuangan, 54 BUMD aneka usaha, dan 35 BUMD air minum.
Hingga 2025, kinerjanya menunjukkan tren positif dengan total aset mencapai Rp15,445 triliun, laba bersih Rp587,684 miliar, dan Return on Asset (ROA) sebesar 3,80%.
Selain itu, BUMD juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dengan melibatkan ratusan komisaris, direksi, serta lebih dari 11 ribu pegawai.
Untuk BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, jumlahnya mencapai 41 entitas dengan total aset Rp118,038 triliun, laba bersih Rp1,775 triliun, dan ROA 1,50%. Pada tahun yang sama, dividen yang dihasilkan mencapai Rp732,388 miliar dengan Return on Investment (ROI) sebesar 18,31%.
“Prinsipnya BUMD adalah harus untung. Ora untung, ora usah dadi BUMD,” tegas Luthfi.
Ia menambahkan, hasil Rapat Koordinasi RPJMD menunjukkan target setoran dividen BUMD periode 2026–2030 diproyeksikan terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 10,58%.
Dalam kesempatan itu, Luthfi juga menyoroti peran strategis Bank Jateng sebagai tulang punggung penguatan keuangan daerah. Selain mendukung transaksi pemerintah daerah, Bank Jateng didorong berperan aktif dalam pembiayaan sektor produktif, UMKM, ketahanan pangan, perumahan, serta digitalisasi layanan keuangan.
Keberpihakan BUMD terhadap UMKM juga terlihat dari penyaluran kredit PT BPR BKK (Perseroda) pada 2025 yang mencapai Rp10,823 triliun, dengan 71% di antaranya merupakan kredit produktif.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menilai BUMD di Jawa Tengah, khususnya sektor perbankan, berpotensi menjadi percontohan nasional jika mampu menjaga kinerja tetap sehat, akuntabel, dan berdampak langsung pada pembangunan daerah.
“Bank daerah tidak boleh dilihat hanya sebagai institusi perbankan biasa yang mengejar keuntungan semata. Bank daerah adalah BUMD yang dibentuk dengan mandat yang lebih luas,” ujarnya.
Senada, Anggota Komisi II DPR RI, Edy Oloan Pasaribu, menyebut Jawa Tengah memiliki peluang besar menjadi pilot project nasional dalam pengelolaan BUMD yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, keberhasilan BUMD tidak hanya diukur dari laba dan dividen, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pembangunan, pemerataan ekonomi, dan penguatan fiskal daerah.
Ia menambahkan, tantangan terbesar pemerintah daerah saat ini adalah menurunkan angka kemiskinan. Oleh karena itu, kepala daerah didorong memiliki visi, inovasi, serta jiwa kewirausahaan dalam mengelola aset daerah agar memberikan kontribusi nyata terhadap PAD dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui kunjungan ini, Komisi II DPR RI berharap Jawa Tengah terus memperkuat tata kelola BUMD dan bank daerah sebagai instrumen strategis dalam mendorong pembangunan, meningkatkan PAD, serta memperluas kesejahteraan masyarakat.
