Besarnya angka kasus dan pembiayaan tersebut mendorong BPJS Kesehatan memperkuat kualitas pelayanan ortopedi melalui pendekatan Value-Based Health Care (VBHC) atau pelayanan kesehatan berbasis nilai.
Pendekatan ini menitikberatkan pada hasil pelayanan yang dirasakan pasien dibandingkan dengan keseluruhan biaya perawatan. Dengan demikian, keberhasilan pengobatan tidak hanya diukur dari banyaknya tindakan medis, tetapi juga dari pemulihan fungsi tubuh dan peningkatan kualitas hidup pasien.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan pendekatan tersebut menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan pelayanan ortopedi yang berkualitas sekaligus berkelanjutan.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan COE Persatuan Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Indonesia (PABOI) ke-75 di Surakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, sejumlah negara telah menerapkan pendekatan serupa dalam pengelolaan pelayanan ortopedi. Korea Selatan, misalnya, menekankan ketepatan indikasi klinis sebelum tindakan operasi. Taiwan mengembangkan pemantauan hasil pelayanan, sedangkan Malaysia mengoptimalkan terapi konservatif sebelum pasien menjalani tindakan invasif.
“Pengalaman tersebut menjadi pembelajaran penting dalam mengembangkan pelayanan ortopedi yang berkualitas dan berkelanjutan di Indonesia,” kata Prihati.
Dia menjelaskan, meningkatnya kebutuhan pelayanan ortopedi menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan Program JKN. Penyakit ortopedi degeneratif tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan, tetapi juga memengaruhi mobilitas, kemandirian, produktivitas, hingga kualitas hidup pasien.
Karena itu, peningkatan pemanfaatan layanan kesehatan harus diimbangi dengan penguatan kendali mutu dan kendali biaya.
“Peningkatan pemanfaatan layanan kesehatan mencerminkan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN. Namun, peningkatan tersebut juga harus diimbangi dengan penguatan kendali mutu dan kendali biaya agar pelayanan yang diberikan tetap berkualitas dan keberlangsungan Program JKN dapat terus terjaga,” ujarnya.
Prihati menyebut terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat dalam penanganan penyakit ortopedi degeneratif. Di antaranya ketepatan indikasi medis, optimalisasi terapi konservatif, pemantauan hasil pelayanan, serta pemanfaatan teknologi kesehatan sesuai kebutuhan klinis pasien.
Kepatuhan terhadap panduan praktik klinis yang terstandar juga menjadi perhatian. Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi variasi pelayanan yang tidak diperlukan sekaligus memastikan pasien memperoleh penanganan sesuai kondisi medisnya.
“Pelayanan kesehatan yang berkualitas bukan berarti harus selalu menggunakan teknologi paling mahal atau tindakan paling kompleks. Yang terpenting adalah bagaimana setiap intervensi medis diberikan sesuai kebutuhan pasien, berdasarkan bukti ilmiah, dan mampu menghasilkan manfaat kesehatan yang optimal,” tegasnya.
FKTP Jadi Fondasi Penanganan Ortopedi
Selain penguatan pelayanan di rumah sakit, BPJS Kesehatan juga mendorong optimalisasi peran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai fondasi pelayanan dalam Program JKN.
Menurut Prihati, penanganan penyakit ortopedi degeneratif perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Tidak semua kasus ortopedi harus ditangani di rumah sakit. Sebagian kondisi dapat dikelola secara optimal di FKTP selama sesuai dengan kompetensi fasilitas kesehatan dan indikasi medis pasien.
Dengan sistem pelayanan yang terintegrasi, pasien diharapkan memperoleh penanganan sesuai tingkat kebutuhan medisnya. Selain meningkatkan efektivitas pelayanan, langkah tersebut juga dapat mengurangi risiko tindakan medis yang sebenarnya tidak diperlukan.
Sementara itu, Presiden PABOI, Bintang Soetjahjo, menyampaikan organisasi profesi memiliki peran penting dalam memperkuat standar medis, mengembangkan keahlian klinis, serta menjaga integritas profesi.
PABOI, lanjutnya, siap mendukung langkah BPJS Kesehatan dalam memperkuat pelayanan kesehatan berbasis nilai agar peserta JKN mendapatkan pelayanan berkualitas dengan hasil pemulihan yang optimal.
“Kolaborasi antara BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan organisasi profesi menjadi kunci untuk membangun pelayanan ortopedi yang semakin baik. Tujuannya adalah memastikan pasien mendapatkan pelayanan yang tepat, aman, bermutu, dan mampu mengembalikan kualitas hidup mereka,” ujar Bintang.
Melalui penerapan pendekatan VBHC, BPJS Kesehatan berharap pelayanan ortopedi di Indonesia semakin berorientasi pada kebutuhan pasien. Dengan begitu, kualitas pemulihan dapat meningkat tanpa mengabaikan efisiensi pembiayaan dan keberlanjutan Program JKN.








