Juklak tersebut ditandatangani Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali, Selasa (17/11/2026).
Ogi mengatakan, penandatanganan Juklak menjadi langkah penting dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
“Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat,” kata Ogi.
Program Penjaminan Polis merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Program yang diselenggarakan LPS tersebut ditargetkan mulai berjalan paling lambat Januari 2028.
PPP bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan. Selain itu, program ini diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian nasional.
Menurut Ogi, keberhasilan program tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan sejak tahap awal, terutama terkait ketepatan kepesertaan, akurasi data, serta koordinasi antarlembaga.
Karena itu, Juklak diperlukan sebagai pedoman yang jelas dan terukur bagi OJK dan LPS dalam menjalankan tugas masing-masing.
Ia menambahkan, PPP juga melengkapi agenda penguatan industri perasuransian yang selama ini berjalan, mulai dari penguatan permodalan, tata kelola, hingga manajemen risiko. Pengawasan yang kuat dan sistem penjaminan yang kredibel dinilai dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas industri.
Atur Pertukaran Data Dua Arah
Ogi menjelaskan, pertukaran data menjadi salah satu aspek penting dalam persiapan PPP. LPS membutuhkan data pengawasan dari OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko perusahaan asuransi. Sebaliknya, OJK memerlukan informasi dari LPS mengenai hasil surveilans serta kepatuhan peserta program penjaminan.
Juklak tersebut merupakan penjabaran Nota Kesepahaman OJK dan LPS pada 14 September 2023 tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS.
Cakupan pertukaran data meliputi seluruh tahapan penyelenggaraan PPP. Mulai dari persiapan dan masa pendaftaran kepesertaan, setiap status pengawasan perusahaan asuransi, penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan proses likuidasi.
Pertukaran informasi dilakukan secara dua arah, baik dari OJK kepada LPS maupun sebaliknya.
Juklak juga mengatur penunjukan Focal Point dan Liaison Officer di masing-masing lembaga. Selain itu, ditetapkan jenis data, periode, batas waktu penyampaian, serta media yang digunakan untuk pertukaran informasi.
Adapun hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan tersebut dapat disepakati melalui Forum Koordinasi OJK-LPS.
Ogi menegaskan, pelaksanaan kesepakatan harus disertai komitmen menjaga keamanan dan kualitas informasi. Pasalnya, data yang dipertukarkan mencakup informasi pengawasan yang bersifat sensitif.
“Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,” tegasnya.
Pertukaran data juga diarahkan menggunakan sarana yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri perasuransian.
Melalui kesepakatan ini, OJK akan terus memperkuat koordinasi dengan LPS dan Kementerian Keuangan dalam mempersiapkan implementasi PPP. Persiapan tersebut juga mencakup sosialisasi dan edukasi kepada pelaku industri maupun masyarakat.
Dengan kesiapan regulasi, data, dan koordinasi antarlembaga, Program Penjaminan Polis diharapkan dapat berjalan efektif dan kredibel serta memberikan perlindungan nyata bagi pemegang polis sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap industri asuransi nasional.








