SOLO, MettaNEWS – Kerusuhan Mei 1998 di Kota Solo bukan sekadar meninggalkan bangunan terbakar dan aktivitas ekonomi yang lumpuh. Peristiwa itu juga menyisakan luka mendalam bagi para korban, termasuk mereka yang kehilangan rumah, tempat usaha, hingga mata pencaharian untuk menghidupi keluarga.
Pengalaman pahit tersebut kembali diungkap tokoh masyarakat Solo, Sumartono Hadinoto, dalam Talkshow bertajuk Merawat Perdamaian, Menguatkan Persaudaraan yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Pendapa Kecamatan Pasar Kliwon, Jumat (13/11/2026).
Sumartono yang terlibat langsung dalam penanganan korban kerusuhan 1998 mengisahkan, dirinya masih mengingat bagaimana masyarakat datang meminta bantuan setelah rumah dan tempat usaha mereka dibakar. Bahkan, sejumlah korban tak mampu berkata-kata ketika menceritakan kejadian yang menimpa mereka.
“Saya masih ingat, ketika datang ke kantor PMS di setiap kecamatan, kami membantu mengurus surat-surat mereka, kemudian memberikan biaya hidup selama tiga bulan. Saat ditanya, banyak yang hanya menangis,” ungkapnya.
Menurutnya, dampak kerusuhan tidak hanya dirasakan oleh warga yang menjadi korban langsung. Ribuan masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas perdagangan dan pekerjaan harian turut kehilangan penghasilan.
Sumartono mencontohkan para pedagang makanan di sekitar Matahari Singosaren maupun pekerja sektor informal yang tidak bisa berjualan karena aktivitas ekonomi terhenti.
“Orang-orang yang bekerja untuk hidup sehari, untuk menghidupi anak, membiayai sekolah, dan mengobatkan keluarganya ketika sakit, semuanya berhenti. Ini pembelajaran yang sangat menyakitkan,” katanya.
Ia memperkirakan dampak kerusuhan tersebut dirasakan sekitar 16.000 orang. Menurut Sumartono, pemulihan kondisi masyarakat dan perekonomian tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, bahkan membutuhkan waktu bertahun-tahun.
Solo Pernah Tiga Kali Dilanda Kerusuhan
Sumartono juga mengingatkan bahwa Solo pernah mengalami tiga periode konflik besar, yakni peristiwa 1965, kerusuhan 1984–1985, serta kerusuhan Mei 1998.
Padahal, berdasarkan pengalaman masa kecilnya, Solo merupakan kota yang memiliki kehidupan masyarakat dengan toleransi kuat. Ia mengaku tumbuh dan bermain bersama anak-anak dari berbagai latar belakang tanpa pernah mempermasalahkan perbedaan etnis maupun agama.
“Saya lahir dan besar di Solo. Sejak kecil saya bermain dengan teman-teman di kampung yang berbeda latar belakang. Tidak pernah ada masalah. Karena itu, saya percaya masyarakat Solo sebenarnya memiliki toleransi yang kuat,” ujarnya.
Ia menilai konflik yang terjadi tidak serta-merta mencerminkan karakter masyarakat Solo. Ada berbagai kepentingan yang dapat memanfaatkan situasi dan memicu pertentangan di tengah masyarakat.
Karena itu, ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi, terutama oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.
Menurutnya, komunikasi dan dialog menjadi kunci untuk mencegah kesalahpahaman berkembang menjadi konflik sosial.
“Kalau kita bertemu siapa pun, selalu bersilaturahmi dan berkomunikasi. Jangan mudah percaya dengan berita yang belum jelas. Bisa saja itu hoaks atau informasi yang sengaja dibuat untuk memecah belah,” pesannya.
Jangan Sampai Warga Solo Merusak Kotanya Sendiri
Lebih lanjut, Sumartono mengajak masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap Kota Solo. Menurutnya, berbagai fasilitas publik yang dibangun dan dipelihara bersama harus dijaga karena kerusakannya justru akan merugikan masyarakat sendiri.
Sumartono juga mengingatkan bahwa pemulihan setelah kerusuhan bukan perkara mudah.
“Kerusakan akibat konflik dapat menghambat perekonomian dan membuat masyarakat kehilangan kesempatan bekerja dalam waktu lama,” tegasnya.
Ia berharap generasi muda memahami sejarah tersebut agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Perbedaan Bukan Alasan untuk Bermusuhan
Sementara itu, akademisi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Zon Vanel, S.S., M.Si., menjelaskan bahwa konflik sosial sering kali berawal dari prasangka, stereotip, dan kesalahpahaman terhadap kelompok lain.
Ia mencontohkan kebiasaan masyarakat menggeneralisasi seseorang berdasarkan latar belakang etnis, agama, usia, maupun status sosial.
Menurutnya, prasangka yang tidak diklarifikasi dapat berkembang menjadi kesalahpahaman. Ketika informasi provokatif ikut menyebar, ketegangan dan ketidakpercayaan semakin meningkat hingga berujung konflik sosial.
Vanel juga menjelaskan tiga bentuk kekerasan, yakni kekerasan langsung, kekerasan kultural, dan kekerasan struktural.
Kekerasan langsung dapat berupa tindakan fisik maupun verbal, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan kultural muncul dari nilai atau pandangan yang mendiskriminasi kelompok tertentu. Sementara kekerasan struktural berkaitan dengan sistem yang menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh akses pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
Ia menekankan pentingnya melihat persoalan secara menyeluruh serta tidak terburu-buru menghakimi seseorang hanya berdasarkan identitas kelompoknya.
“Kerukunan tidak dibangun dengan menghilangkan perbedaan, tetapi dengan kemampuan untuk saling menghargai. Perdamaian tidak dimulai dari orang lain, tetapi dari cara kita berbicara dengan orang lain,” jelasnya.
Ia menegaskan, perbedaan pendapat tidak harus berakhir dengan permusuhan. Keterbukaan, empati, dan sikap saling menghormati perlu menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat.
Pemuda Jadi Penjaga Persatuan
Perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Rahmat, turut menyoroti peran generasi muda dalam menjaga persatuan.
Menurutnya, patriotisme tidak selalu diukur dari seberapa besar seseorang melakukan sesuatu untuk negara. Lebih dari itu, patriotisme juga terlihat dari tindakan nyata dalam menjaga persaudaraan dan kerukunan di lingkungan masing-masing.
“Patriotisme tidak selalu tentang seberapa besar kita berjuang untuk negara, tetapi seberapa nyata kita menjaga persaudaraan di tengah masyarakat. Sebab, menjaga Indonesia dapat dimulai dari menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita,” ujarnya.
Ia menambahkan, generasi muda memiliki tanggung jawab untuk menjadi penjaga persatuan sekaligus mempersiapkan diri sebagai pemimpin masa depan.
Melalui talkshow tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa perdamaian bukan hanya slogan, melainkan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
