SEMARANG, MettaNEWS– Program SMK Go Global di Jawa Tengah mencatat animo pendaftar hampir 9.000 orang. Capaian tersebut melampaui target pemerintah sebanyak 8.000 peserta untuk setiap daerah pada 2026, sekaligus menjadi yang tertinggi secara nasional.
Tingginya minat masyarakat tersebut membuka peluang lebih besar bagi tenaga kerja asal Jawa Tengah untuk memasuki pasar kerja internasional. Namun, peningkatan jumlah calon pekerja migran Indonesia (PMI) juga harus diimbangi dengan keterampilan, sertifikasi, akses pembiayaan, serta perlindungan selama bekerja di luar negeri.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengatakan, capaian pendaftar SMK Go Global di Jawa Tengah sudah melampaui target meskipun kerja sama resmi dengan pemerintah provinsi belum ditandatangani.
“Belum ada MoU saja, dari target sekitar 8.000 orang, jumlah pendaftar SMK Go Global di Jawa Tengah sudah hampir mencapai 9.000 orang atau melebihi target per daerah pada 2026. Tertinggi seluruh Indonesia. Untuk pembiayaan penempatan pekerja migran, KUR dari Bank Jateng juga terbesar nasional,” kata Mukhtarudin.
Hal itu disampaikan saat penandatanganan nota kesepakatan bersama dan rencana kerja antara Kementerian P2MI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait perlindungan serta peningkatan kapasitas pekerja migran Indonesia di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026).
SMK Go Global merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.
Program tersebut tidak hanya menyasar lulusan SMK, tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum, sarjana, hingga lulusan SMA. Pada 2026, pemerintah menetapkan target 8.000 peserta untuk setiap daerah. Target itu direncanakan meningkat pada 2027, baik secara nasional maupun di Jawa Tengah.
Mukhtarudin memastikan, peningkatan kapasitas calon pekerja migran melalui program tersebut tidak dipungut biaya dari masyarakat. Seluruh pembiayaan pelatihan ditanggung APBN dan dilaksanakan melalui balai pelatihan dengan melibatkan para pemangku kepentingan di Jawa Tengah.
“Untuk peningkatan kapasitas dan semua ini gratis bagi masyarakat karena dibiayai oleh APBN dan dilaksanakan oleh balai kita bekerja sama dengan stakeholder terkait yang ada di Jawa Tengah,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkapkan, jumlah pekerja migran asal Jawa Tengah hingga Oktober 2026 tercatat sebanyak 64.449 orang.
Mereka berasal dari berbagai daerah, dengan jumlah terbanyak dari Kabupaten Cilacap, Brebes, Kendal, dan Banyumas. Adapun negara tujuan penempatan terbesar meliputi Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia.
Menurut Luthfi, Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam menyiapkan calon pekerja migran yang kompeten. Dukungan infrastruktur pendidikan dan pelatihan vokasi yang tersebar di berbagai daerah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di pasar global.
“Ini peluang yang bagus sekali. Kita punya sekolah vokasi hampir 1.500, lalu ada politeknik dan BLK yang semuanya siap pakai agar mewadahi kesiapan pekerja migran kita,” kata Luthfi.
Melalui kerja sama dengan Kementerian P2MI, Pemprov Jawa Tengah berharap proses penempatan pekerja migran dapat berlangsung lebih aman, terarah, dan sesuai kebutuhan negara tujuan.
Pendampingan akan dilakukan sejak tahap persiapan, pemberangkatan, hingga penempatan dan pengawasan selama PMI bekerja di luar negeri.
Luthfi menegaskan, sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam program tersebut. Calon pekerja migran perlu memahami jenis pekerjaan yang tersedia, potensi lapangan kerja, persyaratan kompetensi, serta hak dan perlindungan yang harus mereka terima.
“MoU ini kita sosialisasikan betul-betul terkait pekerjaan, potensi kerja, kemampuan kerja, dan perlindungan selama bekerja,” ujarnya.
