SEMARANG, MettaNEWS – Pemerintah pusat menargetkan penyelesaian perizinan 12 kawasan industri baru di Jawa Tengah paling lambat dalam 30 hari. Percepatan ini dilakukan untuk mengatasi hambatan investasi sekaligus memperluas pilihan lokasi bagi investor yang ingin menanamkan modal di wilayah tersebut.
Komitmen itu disampaikan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (11/11/2026).
Todotua mengatakan, percepatan tersebut merupakan tindak lanjut atas keluhan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengenai proses perizinan kawasan industri yang selama ini dinilai terlalu lama dan menjadi salah satu penghambat masuknya investasi.
“Kita paling lama 30 hari. Kawasan industri 12 itu yang sudah disampaikan Pak Gubernur, yang lagi berproses, paling lambat 30 hari,” kata Todotua.
Untuk merealisasikan target tersebut, pihaknya akan segera memanggil 12 pelaku usaha pengembang kawasan industri. Langkah ini dilakukan untuk mengklarifikasi berbagai persoalan sekaligus mempercepat penyelesaian administrasi perizinan.
Menurut Todotua, keberadaan kawasan industri menjadi faktor penting dalam menarik investasi. Selain memberikan kepastian ketersediaan lahan, kawasan industri juga memudahkan pemerintah mengintegrasikan pelayanan perizinan dan penyediaan infrastruktur bagi investor.
Ia mengakui, persoalan perizinan masih menjadi tantangan klasik dalam investasi, terutama untuk proyek berskala besar dan berisiko tinggi yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Karena itu, pemerintah membentuk Desk Investasi sebagai ruang koordinasi untuk mengurai berbagai hambatan yang dihadapi investor, mulai dari persoalan perizinan, lahan, hingga kesiapan infrastruktur.
“Kita juga berupaya menyelesaikan sumbatan-sumbatan daripada rencana investasi yang ada di daerah,” ujarnya.
Jawa Tengah menjadi daerah keempat yang mendapatkan pembentukan Desk Investasi setelah Batam, Bali, dan Sumatera Utara. Berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, layanan tersebut juga mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur.
Desk Investasi ini difokuskan untuk menangani berbagai persoalan proyek investasi dengan nilai di atas Rp 1 triliun.
Jateng Siapkan 12 Kawasan Industri Baru
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, percepatan perizinan menjadi kebutuhan mendesak agar potensi investasi di daerah tidak berhenti pada tahap perencanaan.
Ia menilai kepastian dan kecepatan pelayanan menjadi faktor penting yang menentukan keputusan investor dalam menanamkan modal.
Luthfi bahkan membandingkan proses perizinan di Indonesia dengan Vietnam yang dinilainya jauh lebih cepat.
“Di Vietnam itu perizinan cukup dua bulan. Di tempat kita dua tahun sudah hebat,” ujar Luthfi.
Untuk memperluas pilihan lokasi investasi, Pemprov Jateng saat ini mendorong 12 kabupaten/kota menyiapkan potensi kawasan industri baru. Masing-masing kawasan diproyeksikan memiliki luas minimal 50 hektare dan harus sesuai dengan ketentuan tata ruang.
Kawasan-kawasan tersebut diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga aktivitas investasi tidak hanya terkonsentrasi di daerah yang selama ini menjadi basis industri.
Selain menyiapkan lahan, Pemprov Jateng juga membenahi infrastruktur pendukung. Sejumlah rencana yang disiapkan meliputi pengembangan dry port di Batang, fasilitas pelabuhan di Kendal, serta revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
Kesiapan infrastruktur logistik dinilai penting untuk memperlancar distribusi barang sekaligus menekan biaya operasional industri. Dengan demikian, kawasan industri yang ditawarkan kepada investor tidak hanya siap secara administratif, tetapi juga didukung konektivitas yang memadai.
Investasi Rp 72,54 Triliun hingga September 2026
Sejumlah rencana investasi juga tengah dikawal Pemprov Jateng. Di antaranya industri garmen senilai Rp 4,6 triliun yang dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama pada Desember 2026, ekspansi perusahaan asal Vietnam senilai Rp 2,9 triliun, serta rencana relokasi industri asal Tiongkok senilai Rp 2,17 triliun.
Berdasarkan data DPMPTSP Jawa Tengah, realisasi investasi sepanjang Januari-September 2026 mencapai Rp 72,54 triliun atau 73,21 persen dari target tahunan sebesar Rp 99,09 triliun.
Investasi tersebut berasal dari 82.420 proyek dan menyerap sebanyak 340.334 tenaga kerja.
Khusus Triwulan III 2026, realisasi investasi mencapai Rp 24 triliun atau tumbuh 16,78 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penanaman modal tersebut berasal dari 26.431 proyek dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 127.117 orang.
Pada periode yang sama, ekonomi Jawa Tengah tercatat tumbuh 5,83 persen secara tahunan.
Luthfi menyambut pembentukan Desk Investasi sebagai langkah memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan kepastian berusaha kepada investor.
“Desk nanti sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam rangka mengatasi masalah-masalah investasi,” katanya.
Pemprov Jateng berharap percepatan perizinan 12 kawasan industri dan pembenahan infrastruktur pendukung dapat memperluas peluang investasi, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi hingga ke berbagai daerah di Jawa Tengah.
