JAKARTA, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan Indonesia Kita Award 2026 kategori Inovator Perlindungan Perempuan dan Anak.
Penghargaan tersebut diberikan atas penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak melalui program Kecamatan Berdaya yang kini telah menjangkau seluruh 576 kecamatan di Jawa Tengah.
Hingga 9 November 2026, tercatat sebanyak 2.886 warga telah mengakses layanan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA). Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas akses pengaduan, konseling, pendampingan, hingga penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Penghargaan diterima langsung Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam malam penganugerahan Indonesia Kita Award 2026 di Hotel Patra Jasa, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ahmad Luthfi mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kerja bersama pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.
Namun, menurut dia, hal terpenting bukan sekadar penghargaan, melainkan bagaimana kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat, terutama ketika membutuhkan perlindungan.
Pemerintah, lanjutnya, harus memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan pengaduan, konseling, pendampingan, hingga penanganan kasus kekerasan.
“Apresiasi ini yang nantinya akan kita manfaatkan untuk lebih bersemangat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya perlindungan perempuan dan anak,” kata Luthfi usai menerima penghargaan.
Program Kecamatan Berdaya yang digagas Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan sekaligus pemberdayaan masyarakat.
Program tersebut tidak hanya menyasar perempuan dan anak, tetapi juga kelompok rentan yang membutuhkan perhatian dan pendampingan.
Salah satu instrumen utama program ini adalah Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA). Dengan keberadaan RPPA di seluruh 576 kecamatan, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah memperoleh bantuan tanpa terkendala jarak maupun keterbatasan akses layanan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, menjelaskan, dari total 2.886 warga yang mengakses layanan RPPA hingga 9 November 2026, sebanyak 799 merupakan layanan konseling, 1.898 penanganan kasus, dan 189 layanan rujukan.
Menurutnya, data tersebut menunjukkan RPPA telah berfungsi sebagai tempat masyarakat mendapatkan bantuan dan pendampingan, bukan sekadar kelembagaan yang dibentuk di tingkat kecamatan.
“Tugas kita adalah bagaimana RPPA itu memberikan pelayanan yang terbaik. Kita terus lakukan akselerasi, bagaimana Kecamatan Berdaya itu bisa memasifkan RPPA sehingga lebih berdampak, perempuan dan anak-anak terlindungi,” ujarnya.
Selain memperkuat penanganan kasus, Pemprov Jateng juga menyiapkan langkah pencegahan agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terus berulang.
Salah satunya melalui pelatihan fasilitator pencegahan dan penanganan kekerasan dengan skema training of trainers (ToT). Fasilitator tersebut nantinya melibatkan berbagai unsur, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), pondok pesantren, kepolisian, sekolah, masyarakat, hingga relawan.
Uswatun mengatakan, pihaknya juga berencana bertemu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) untuk membahas payung hukum terkait keberadaan fasilitator tersebut.
“Kami akan bertemu Menteri PPA untuk meminta payung hukum terkait dengan adanya fasilitator untuk pencegahan dan penanganan kekerasan,” katanya.
Melalui perluasan layanan RPPA hingga tingkat kecamatan serta pelibatan berbagai elemen masyarakat, Pemprov Jateng berharap perlindungan perempuan dan anak tidak hanya dilakukan ketika kekerasan terjadi.
Lebih dari itu, masyarakat diharapkan memiliki akses yang memadai untuk melakukan pencegahan, melaporkan tindak kekerasan, serta mendapatkan pendampingan dan perlindungan ketika menghadapi ancaman kekerasan.
