SEMARANG, MettaNEWS – Potensi gejolak kenaikan upah minimum kembali menjadi perhatian kalangan pekerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, meminta seluruh jajaran KSPN di Jawa Tengah tetap solid, kritis, dan konsisten memperjuangkan hak serta kesejahteraan buruh.
Menurut Ristadi, kondisi ketenagakerjaan yang relatif kondusif saat ini tidak boleh membuat serikat pekerja mengendurkan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Terlebih, persoalan kenaikan upah minimum masih berpotensi memicu dinamika hubungan industrial.
Pesan tersebut disampaikan Ristadi saat pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) III KSPN Jawa Tengah di Hotel Siliwangi, Semarang, Sabtu (17/10/2026).
“Saya berharap, meski sekarang kondusif, teman-teman KSPN di sini mesti tajam, kritis, konsisten membela kaum buruh, khususnya di Jawa Tengah,” kata Ristadi.
Ia menilai, meskipun pembahasan undang-undang ketenagakerjaan yang sebelumnya memicu dinamika mulai mereda, persoalan upah minimum tetap perlu mendapat perhatian serius.
Bagi KSPN, soliditas organisasi harus diikuti langkah-langkah strategis yang berdampak nyata terhadap perlindungan pekerja. Perjuangan serikat buruh, menurut Ristadi, tidak cukup hanya menyuarakan aspirasi, tetapi juga harus mampu mendorong peningkatan kesejahteraan anggotanya.
“Semoga langkah-langkah strategis selalu bisa muncul di organisasi ini, sehingga kita dapat terus bergerak dalam rangka memperjuangkan serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, khususnya di Jawa Tengah,” ujarnya.
KSPN Jateng Miliki 58.583 Anggota
Besarnya jumlah anggota menjadi modal bagi KSPN untuk memperkuat posisi tawar pekerja dalam hubungan industrial di Jawa Tengah.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, Ahmad Aziz, menyebutkan, berdasarkan hasil verifikasi, KSPN memiliki 58.583 anggota buruh di wilayah tersebut.
Aziz mengatakan, hubungan antara serikat pekerja, pemerintah, dan kalangan pengusaha di Jawa Tengah selama ini relatif berjalan baik. Kondisi tersebut perlu dijaga melalui komunikasi dan dialog yang terbuka agar berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan tanpa memperbesar konflik.
“Hubungan dialog teman-teman serikat pekerja, termasuk KSPN, dengan pemerintah, kalangan industri, Apindo, dan lain sebagainya di Jawa Tengah itu lumayan bagus,” kata Aziz yang membuka Muswil III KSPN Jateng mewakili Gubernur Ahmad Luthfi.
Ia mendorong penguatan dialog bipartit antara pekerja dan pengusaha serta dialog tripartit yang melibatkan pemerintah. Melalui mekanisme tersebut, setiap pihak diharapkan dapat menyampaikan kepentingannya sekaligus mencari solusi atas persoalan hubungan industrial.
Menurut Aziz, pembahasan kesejahteraan pekerja juga tidak semestinya hanya berfokus pada besaran upah minimum. Perusahaan perlu didorong menyediakan fasilitas pendukung yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup buruh.
“Yang ideal adalah bagaimana perusahaan didorong untuk bisa memberikan fasilitas kesejahteraan pekerja. Misalnya ada daycare, koperasi, angkutan atau sarana transportasi, dan fasilitas kesejahteraan lainnya,” ujarnya.
Fasilitas tersebut dinilai dapat melengkapi komponen upah dalam mendukung kebutuhan pekerja, mulai dari pengasuhan anak hingga akses transportasi menuju tempat kerja.
Muswil III KSPN Jateng Pilih Pengurus Periode 2026–2031
Sementara itu, Ketua KSPN Jawa Tengah, Nanang Setyono, mengatakan Muswil III diikuti sekitar 210 peserta. Mereka terdiri atas pengurus KSPN kabupaten/kota dan ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) di sejumlah pabrik di Jawa Tengah.
Nanang menyebutkan, saat ini terdapat 10 kabupaten/kota yang telah memiliki kepengurusan KSPN. Perwakilan dari daerah-daerah tersebut memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dalam musyawarah tingkat provinsi.
Muswil yang berlangsung pada 17–18 Oktober 2026 tersebut mengagendakan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus lama, perumusan program kerja, serta pemilihan ketua dan pengurus KSPN Jawa Tengah periode 2026–2031.
Forum ini menjadi momentum bagi organisasi untuk menentukan arah perjuangan lima tahun ke depan, termasuk merespons persoalan upah, memperkuat perlindungan pekerja, dan menjaga keseimbangan hubungan industrial.
Selain agenda organisasi, kegiatan juga diisi dengan materi wawasan kebangsaan bagi buruh yang disampaikan Ketua Umum Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL) Jawa Tengah, Sri Puryono, yang juga Guru Besar Universitas Diponegoro dan mantan Sekretaris Daerah Jawa Tengah.
Dengan basis puluhan ribu anggota dan kepengurusan di sejumlah daerah, KSPN dihadapkan pada tantangan untuk memperkuat konsolidasi internal sekaligus memastikan perjuangan organisasi menghasilkan manfaat nyata bagi buruh.
Di tengah potensi dinamika kenaikan upah minimum, soliditas serikat pekerja, keterbukaan dialog dengan pemerintah dan pengusaha, serta penguatan program kesejahteraan menjadi faktor penting dalam memperjuangkan perlindungan pekerja di Jawa Tengah.
