SEMARANG, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengarahkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 pada program yang dinilai memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Infrastruktur jalan, ketahanan pangan, fasilitas publik, hingga relaksasi pajak menjadi sejumlah kebijakan yang mendapat perhatian dalam perubahan anggaran tersebut.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, penyesuaian APBD diperlukan untuk menyesuaikan program pembangunan dengan dinamika daerah, nasional, maupun global. Anggaran juga diarahkan agar lebih efektif dan efisien serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Hari ini rancangannya akan dibahas oleh Banggar agar semua anggaran yang kita gunakan efektif dan efisien, serta berdampak langsung dalam rangka pembangunan Provinsi Jawa Tengah,” kata Ahmad Luthfi seusai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, Selasa (29/9/2026).
Rancangan Perubahan APBD 2026 merupakan tindak lanjut dari perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati Pemprov Jateng dan DPRD pada 28 September 2026. Dalam kesepakatan tersebut, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama.
Ahmad Luthfi mengatakan penyusunan perubahan anggaran juga mempertimbangkan perkembangan dan capaian pembangunan Jawa Tengah hingga semester I 2026.
Sejumlah indikator ekonomi yang disebutkan antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,80 persen, realisasi investasi Rp59,94 triliun dengan penyerapan sekitar 213 ribu tenaga kerja, angka kemiskinan 9,21 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,30 persen, serta inflasi Agustus 2026 sebesar 3,08 persen.
Capaian tersebut menjadi salah satu pijakan pemerintah dalam menentukan prioritas perubahan anggaran.
Perkuat Jateng sebagai Lumbung Pangan
Salah satu fokus perubahan APBD adalah memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional.
Dukungan anggaran diarahkan untuk sarana produksi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan stabilisasi dan distribusi pangan, perlindungan serta permodalan bagi petani dan nelayan, pelaku usaha, hingga edukasi dan pengelolaan pangan.
Dengan kebijakan tersebut, perubahan anggaran tidak hanya diarahkan pada indikator ekonomi makro, tetapi juga sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.
Infrastruktur Jalan hingga Fasilitas Sekolah
Di sektor infrastruktur, Pemprov Jateng tetap memprioritaskan peningkatan dan rehabilitasi jalan, pengadaan marka jalan, serta pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik.
Fasilitas di lingkungan sekolah juga menjadi bagian dari kebutuhan yang diperhatikan dalam perubahan anggaran.
“Infrastruktur ini penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat dan kualitas pelayanan publik,” ujar Luthfi.
Fokus terhadap infrastruktur tersebut sebelumnya juga telah dituangkan dalam kesepakatan perubahan KUA-PPAS APBD 2026 antara Pemprov Jateng dan DPRD Jateng.
Jaga Ruang Fiskal dan Berikan Relaksasi Pajak
Di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan, Pemprov Jateng juga melakukan penyesuaian fiskal untuk menjaga keseimbangan anggaran sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan.
Penguatan pendapatan daerah menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan. Salah satunya dilakukan dengan mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Pada sisi lain, pemerintah memberikan relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Melalui kebijakan yang berlaku 21 September hingga 28 Desember 2026, masyarakat mendapatkan pembebasan sanksi administratif atau denda PKB serta pembebasan pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya sesuai ketentuan.
Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/321 Tahun 2026. Pemerintah menyebut relaksasi tersebut sebagai salah satu upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan mengurangi tunggakan PKB.
Selain optimalisasi pendapatan, Pemprov Jateng juga melakukan efisiensi anggaran, menjaga kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta meningkatkan dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Melalui perubahan APBD 2026, pemerintah provinsi berupaya menjaga ruang fiskal sekaligus mengarahkan belanja pada kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari infrastruktur, ketahanan pangan, fasilitas pelayanan publik hingga kebijakan yang memberikan ruang keringanan bagi wajib pajak.
