SOLO, MettaNEWS – Berkurangnya volume sampah yang masuk ke TPA Putri Cempo mulai berdampak terhadap mata pencaharian para pemulung. Material yang bisa dipilah dan dijual kembali ikut berkurang sehingga pendapatan warga yang menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut turut tertekan.
Persoalan itu dibahas dalam audiensi Paguyuban Pemulung TPA Putri Cempo dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surakarta, Pramutedy Sukoco, di Solo, Rabu (2/9/2026).
Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut setelah para pemulung mendatangi Balai Kota Surakarta pada Selasa (1/9/2026).
Pertemuan membahas dampak kebijakan baru pengelolaan sampah terhadap mata pencaharian pemulung di TPA Putri Cempo, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres.
Dalam audiensi tersebut, Pramutedy didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Herwin Tri Nugroho Adi, Kepala Satpol PP Kota Surakarta Didik Anggono HKS, serta Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Surakarta Verry Fahrudin.
Pemkot Siapkan 17 Jenis Pelatihan
Menanggapi keluhan para pemulung, Pemkot Surakarta mulai menyiapkan alternatif agar warga memiliki sumber pendapatan lain di luar aktivitas memilah sampah.
Melalui Rumah Siap Kerja Bersama (RSKB), Pemkot Surakarta berkolaborasi dengan BPVP Surakarta untuk memberikan berbagai pilihan pelatihan kewirausahaan.
“Kami siapkan 17 jenis pelatihan kewirausahaan. RSKB berkolaborasi dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Surakarta akan memberikan beberapa alternatif pelatihan untuk wirausaha, sehingga ke depan bisa memiliki pendapatan lainnya,” ujar Pramutedy.
Program tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu jalan keluar bagi pemulung yang terdampak berkurangnya volume sampah di TPA Putri Cempo.
Pelatihan nantinya tidak serta-merta diberikan secara seragam. Pemerintah akan melihat kebutuhan, minat, serta kondisi warga agar keterampilan yang diberikan dapat benar-benar dikembangkan menjadi usaha.
Pelatihan Bisa Digelar di Lokasi Warga
Kepala BPVP Surakarta Verry Fahrudin mengatakan, masyarakat memiliki beberapa pilihan lokasi untuk mengikuti pelatihan.
Pelatihan dapat dilaksanakan di kantor, di balai pelatihan, maupun langsung di lingkungan tempat tinggal warga melalui skema Mobile Training Unit (MTU).
“Warga bisa mengakses pelatihan yang dilaksanakan di kantor, di balai, ataupun kami laksanakan di tempat warga melalui mobile training unit,” ujar Verry.
Menurut Verry, tahapan awal akan dilakukan melalui sosialisasi untuk memetakan kebutuhan warga. Pemetaan tersebut mencakup jenis keterampilan yang diminati, durasi pelatihan, hingga lokasi pelaksanaan.
“Kalau mengerucut sasarannya, nanti lebih mengarah ke kesiapan wirausaha,” katanya.
Dengan pola tersebut, pelatihan diharapkan tidak berhenti pada pemberian keterampilan, tetapi dapat menjadi bekal bagi warga untuk membangun sumber penghasilan baru.
Pemulung Lansia Minta Solusi Khusus
Meski menyambut baik rencana pemerintah, perwakilan warga RW 30 Putri Cempo, Suparno, mengingatkan adanya persoalan batasan usia peserta pelatihan.
Menurutnya, sebagian pemulung yang terdampak merupakan warga lanjut usia. Kondisi tersebut membuat mereka membutuhkan alternatif solusi yang berbeda dengan warga usia produktif.
“Solusi dan sosialisasi yang diberikan Wali Kota sudah benar. Tetapi kalau ada batasan usia, ini menjadi kendala bagi teman-teman pemulung yang sudah lanjut usia. Kami berharap ada alternatif pelatihan atau solusi lain yang sesuai bagi mereka,” ujar Suparno.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai mencari solusi bagi pemulung. Namun, ia berharap kebijakan tersebut tidak hanya menyasar warga yang masih berada pada usia produktif.
Menurut Suparno, pemerintah perlu memikirkan skema yang memungkinkan pemulung lanjut usia tetap memperoleh penghasilan ketika aktivitas pemilahan sampah di TPA Putri Cempo semakin berkurang.
Cari Sumber Penghasilan Baru
Audiensi antara paguyuban pemulung dengan Pemkot Surakarta tersebut menjadi bagian dari upaya mencari jalan keluar atas dampak perubahan pengelolaan sampah di TPA Putri Cempo.
Di satu sisi, pengelolaan sampah perlu terus dibenahi. Namun di sisi lain, pemerintah juga dituntut memastikan masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari sampah tidak kehilangan mata pencaharian secara tiba-tiba.
Melalui 17 pilihan pelatihan kewirausahaan, Pemkot Surakarta bersama BPVP berupaya membuka peluang agar para pemulung memiliki sumber pendapatan alternatif.
Tantangan berikutnya adalah memastikan program tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga, termasuk menyediakan solusi yang dapat menjangkau pemulung lanjut usia.
