SOLO, MettaNEWS – Wali Kota Surakarta Respati Ardi menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas sebagai bagian dari upaya memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
Pernyataan tersebut disampaikan Respati saat menanggapi arahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang mengingatkan seluruh kepala daerah agar menjaga integritas menyusul adanya kepala daerah di Jawa Tengah yang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Itu menjadi sebuah kewajiban dan keharusan. Saya mengatensi betul apa yang disampaikan Pak Gubernur,” kata Respati, Sabtu (11/7/2026).
Menurut Respati, pesan Gubernur menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan bebas dari praktik korupsi.
Ia menegaskan, upaya membangun pemerintahan yang berintegritas tidak hanya menjadi tanggung jawab aparatur pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan, mulai dari proses pengambilan kebijakan, penggunaan anggaran, hingga penyelenggaraan pelayanan publik.
“Mari kita kawal kebijakan, kita kawal anggaran. Good governance ini menjadi penting sekali. Pak Gubernur menyampaikan harus clean and clear,” ujarnya.
Respati mengatakan, keterbukaan informasi merupakan salah satu langkah efektif untuk mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen menjalankan setiap kebijakan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Saya pun di Solo mengedepankan pemerintahan yang terbuka dan bersih. Saya mengajak masyarakat, mari kita awasi bersama,” tegasnya.
Menurut Respati, budaya antikorupsi harus menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan sehari-hari. Dengan pengawasan yang melibatkan masyarakat serta pelaksanaan pemerintahan yang transparan, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin kuat.
“Pemerintah harus hadir dengan integritas. Kebijakan harus bisa dipertanggungjawabkan, anggaran harus dikawal, dan pelayanan publik harus berjalan bersih untuk masyarakat,” tandasnya.
Pemerintah Kota Surakarta, lanjut Respati, akan terus memperkuat prinsip good governance melalui keterbukaan informasi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat sebagai fondasi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
