TEGAL, MettaNEWS – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan pelayanan bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan di wilayah Pantura Barat tetap berjalan lancar. Selain itu, Pemprov Jateng juga berkomitmen menyelesaikan persoalan pendangkalan alur pelayaran yang selama ini menjadi kendala aktivitas melaut.
Hal itu disampaikan Luthfi saat meninjau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Pelabuhan Jongor, Kota Tegal, Senin (22/6/2026), sekaligus berdialog langsung dengan nelayan dan pengelola pelabuhan.
Dalam kunjungan tersebut, Luthfi membahas berbagai persoalan, mulai dari ketersediaan BBM, perizinan operasional SPBUN, hingga gangguan alur pelayaran akibat pendangkalan di sejumlah titik sungai.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah, Riswanto, mengapresiasi langkah cepat Gubernur yang dinilai membantu menghidupkan kembali operasional SPBUN Pelabuhan Jongor yang sempat terhenti sekitar tiga bulan.
“Berkat dukungan Pak Gubernur, SPBUN ini dapat kembali beroperasi meskipun masih dalam masa transisi,” ungkap Riswanto.
Menurutnya, saat ini kendala utama masih berada pada proses aktivasi sistem Online Single Submission (OSS) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang menjadi syarat penerbitan sertifikat standar operasional.
Dengan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan rekomendasi Pemerintah Kota Tegal, Pertamina telah memberikan izin operasional sementara hingga Oktober 2026. Namun, pengelola SPBUN diminta segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi agar operasional dapat berjalan permanen.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Luthfi juga menginstruksikan agar unit pelaksana teknis (UPT) terkait mengawal percepatan penyelesaian aktivasi OSS.
“Tadi Pak Gubernur mengarahkan agar proses OSS segera dikawal sampai tuntas,” kata Riswanto.
Selain isu BBM, nelayan juga mengeluhkan pendangkalan di beberapa alur pelayaran seperti Sungai Kaligung atau Kalibacin, Kali Kemiri, dan Kali Sibelis yang menghambat mobilitas kapal nelayan di kawasan Pelabuhan Jongor.
Menanggapi hal tersebut, Luthfi menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan akses nelayan terganggu. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bersama organisasi nelayan untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
“Harus clear. Kita tidak mau akses yang dibutuhkan nelayan terganggu,” tegasnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, Endi Faiz Effendi, menyebut kapasitas kolam Pelabuhan Jongor saat ini terbatas, dengan 1.200 kapal aktif namun hanya mampu menampung sekitar 600 kapal.
Selain itu, terdapat sekitar 18 bangkai kapal yang belum diangkat pascakebakaran beberapa waktu lalu. Pada 2026, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran sekitar Rp150 juta untuk pengangkatan lima bangkai kapal secara bertahap.
Pemprov Jateng menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai persoalan nelayan, mulai dari distribusi BBM, perizinan SPBUN, normalisasi alur pelayaran, hingga pengembangan Pelabuhan Jongor agar aktivitas ekonomi nelayan dapat berjalan lebih lancar dan produktif.
