SEMARANG, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mengawal aspirasi nelayan terkait lonjakan harga BBM solar nonsubsidi untuk kapal perikanan berukuran di atas 30 gross ton (GT) ke pemerintah pusat.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat menerima audiensi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah bersama pelaku usaha perikanan dan perwakilan nelayan di Semarang, Jumat (8/5/2026).
“Sudah kita terima terkait aspirasinya di seluruh Jawa Tengah. Mereka mewakili teman-teman yang kapalnya di atas 30 GT, di mana kapal itu menggunakan BBM nonsubsidi,” tandas Ahmad Luthfi di sela audiensi.
Menurutnya, kenaikan harga solar industri dari sebelumnya sekitar Rp13 ribu hingga Rp15 ribu per liter menjadi Rp25 ribu sampai Rp30 ribu per liter sangat memberatkan operasional nelayan.
“Sekarang hampir Rp30 ribu. Itu tentu sangat berat bagi mereka,” tukasnya.
Luthfi menegaskan, Pemprov Jawa Tengah akan menindaklanjuti seluruh aspirasi nelayan dengan berkoordinasi langsung ke kementerian terkait, mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, hingga Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
“Semua aspirasinya kita tampung, kemudian kita akan bikin surat, kita kawal ke Kementerian KKP, kemudian ke Kementerian ESDM, kalau perlu ke Kementerian Keuangan agar yang nonsubsidi juga mendapatkan relaksasi supaya mereka bisa melaut,” tegasnya.
Ia menilai persoalan tersebut harus segera dicarikan solusi karena berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha nelayan dan perekonomian masyarakat pesisir.
“Kalau nelayan sampai tidak bisa melaut, implikasinya sangat luas: produksi ikan terganggu, harga ikan bisa naik, inflasi bisa terdampak, dan ekosistem ekonomi di kawasan pelabuhan juga ikut terganggu,” ujar Luthfi.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur juga berencana bertemu dengan pedagang ikan, asosiasi nelayan, dan pelaku usaha perikanan di Juwana, Kabupaten Pati, guna membahas berbagai persoalan sektor perikanan tangkap.
Sementara itu, Ketua HNSI Jawa Tengah, Riswanto, mengapresiasi langkah Gubernur Ahmad Luthfi yang bersedia memfasilitasi audiensi sekaligus mengawal aspirasi nelayan ke pemerintah pusat.
Menurutnya, kenaikan harga solar nonsubsidi membuat banyak kapal nelayan di Juwana tidak lagi beroperasi.
“Di Juwana ada sekitar 1.600 kapal ukuran di atas 30 GT. Saat ini banyak kapal sudah diikat karena tidak mampu membeli BBM nonsubsidi dengan harga keekonomian industri,” katanya.
Ia berharap usulan pemberian harga khusus solar nonsubsidi bagi kapal nelayan di atas 30 GT dapat segera mendapat respons dari pemerintah pusat.
“Kami akan menunggu arahan dari Pak Gubernur ke depan seperti apa. Harapannya persoalan ini bisa mendapat pendampingan sampai tuntas sehingga operasional kapal nelayan bisa kembali berjalan,” ujarnya.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam audiensi, jumlah kapal perikanan aktif di Jawa Tengah dengan ukuran di atas 30 GT mencapai 2.224 unit. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang terakhir diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, kapal maksimal 30 GT masih berhak memperoleh solar subsidi, sedangkan kapal di atas 30 GT diwajibkan menggunakan solar industri.
