SEMARANG, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan menerjunkan sebanyak 36.891 petugas ke seluruh wilayah Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta masyarakat dan pelaku usaha memberikan data yang jujur dan faktual demi mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Kamis (18/6/2026), dan dihadiri Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, sejumlah kepala daerah, serta jajaran BPS se-Jawa Tengah.
Pendataan akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Ribuan petugas diterjunkan untuk memetakan kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional.
“Berikan data semaksimal mungkin kepada teman-teman kita dari BPS. Karena data akan memberikan fakta,” kata Ahmad Luthfi.
Menurutnya, hasil sensus akan membantu pemerintah memetakan potensi ekonomi daerah secara lebih akurat sehingga kebijakan pembangunan, investasi, hingga penciptaan lapangan kerja dapat dilakukan secara terarah.
“Setelah 2,5 bulan, kita bisa memetakan tentang daerah kita, ekonomi Jawa Tengah gambarannya seperti apa. Ini penting agar kita semuanya menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi ini basisnya adalah data,” ujarnya.
Luthfi juga meminta para bupati, wali kota, dan seluruh aparatur pemerintah ikut menyosialisasikan pentingnya sensus kepada masyarakat. Ia mengimbau pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga usaha rumah tangga, untuk tidak ragu memberikan informasi kepada petugas.
Ia memastikan seluruh data masyarakat akan dijaga kerahasiaannya dan tidak berkaitan dengan kewajiban perpajakan.
“Dibuka apa adanya, data akan rahasia. Ini untuk memberikan suatu investasi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ke depan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Berdasarkan pendataan awal, jumlah usaha di Jawa Tengah mencapai hampir 5 juta unit atau sekitar 15,25 persen dari total usaha di Indonesia.
“Kalau kita mendata di Jawa Tengah dengan sangat baik, artinya kita menyelesaikan setidaknya 15 persen kualitas pendataan di Indonesia,” kata Sonny.
Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 memiliki pendekatan berbeda dibanding sensus sebelumnya. Selain berlangsung lebih lama selama 2,5 bulan, sensus kali ini juga mencakup sektor pertanian dan rumah tangga, tidak hanya pelaku usaha formal.
Menurut Sonny, banyak aktivitas ekonomi kini dijalankan dari rumah dan berbasis digital sehingga membutuhkan pendataan langsung hingga ke tingkat rumah tangga.
“Sekarang sudah pakai TikTok, sudah pakai media sosial, itu tidak terlihat dari luar. Baru bisa kita data dan identifikasi kalau kita masuk ke rumah-rumah,” ujarnya.
Sonny juga menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 berbeda dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan tidak memiliki kaitan dengan pajak.
“Tidak ada hubungannya dengan pajak. Rahasia data pasti terjaga,” tegasnya.
Di lapangan, petugas sensus mendatangi warga secara langsung dari rumah ke rumah. Salah seorang petugas dari Kecamatan Gunungpati, Anastasia Putri, mengatakan petugas terlebih dahulu memberikan edukasi mengenai tujuan sensus sebelum melakukan wawancara.
“Petugas datang lalu mengedukasi soal sensus ini. Setelah itu baru menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner,” katanya.
Anastasia mengaku telah mendata sekitar 20 kepala keluarga. Tantangan yang kerap dihadapi adalah keraguan warga untuk menjawab pertanyaan yang dianggap bersifat pribadi, terutama terkait pendapatan.
Ia berharap masyarakat semakin terbuka karena seluruh informasi yang dihimpun dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
“Harapannya ke depan masyarakat lebih terbuka sama kita. Informasinya akan terlindungi,” ujarnya.
Untuk memastikan keamanan dan kepercayaan masyarakat, seluruh petugas sensus dibekali surat tugas, surat rekomendasi pemerintah daerah, dan mengenakan rompi khusus sebagai identitas resmi.
Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional dan daerah, mulai dari pemetaan investasi, pengembangan usaha, penciptaan lapangan kerja, hingga pembinaan UMKM.
