SEMARANG, MettaNEWS – Pemerintah Kota Surakarta kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan dalam kegiatan Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2025 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Kamis (11/6/2026).
Capaian ini menjadi opini WTP ke-16 yang berhasil diraih Pemerintah Kota Surakarta secara berturut-turut. Prestasi tersebut sekaligus menegaskan konsistensi Pemkot Surakarta dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.
Wali Kota Surakarta, Respati, menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah berkomitmen menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, keberhasilan meraih opini WTP selama 16 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah kota.
“Saya mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang berkomitmen meneruskan legasi baik dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Raihan WTP ke-16 kali ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Surakarta,” tuturnya.
Respati menegaskan bahwa opini WTP merupakan bentuk keberlanjutan tata kelola pemerintahan yang telah dibangun oleh para pemimpin terdahulu. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan kewajiban yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.
“Ada 16 kali WTP dan ini sudah menjadi kewajiban serta tugas kita untuk tetap mempertahankannya. Saya berharap capaian ini juga menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas kinerja,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah juga memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Menurut Respati, berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Ada beberapa imbauan dan penyesuaian yang disampaikan oleh Kepala BPK Jawa Tengah terkait berbagai permasalahan yang ada. Tentu hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi kami,” jelasnya.
Meski kembali meraih opini tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan, Respati meminta seluruh OPD tidak cepat berpuas diri. Ia menekankan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari kualitas administrasi dan laporan keuangan, tetapi juga dari manfaat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Saya mengharapkan seluruh OPD jangan cepat puas terhadap WTP ini. Yang terpenting adalah pembangunan yang merata dan benar-benar memberikan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Menurut Respati, pengelolaan keuangan yang baik harus mampu diwujudkan melalui program-program pembangunan yang tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakat. Dengan demikian, setiap anggaran yang dikelola pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga serta percepatan pembangunan di seluruh wilayah Kota Surakarta.
Dengan raihan opini WTP ke-16 kali berturut-turut ini, Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen untuk terus menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan mampu menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
