SEMARANG, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan perbaikan ruas Jalan Randublatung–Cepu di Kabupaten Blora segera dilakukan.
Proyek penanganan jalan yang selama ini menjadi sorotan masyarakat tersebut telah masuk tahap lelang dengan dukungan anggaran sebesar Rp5,276 miliar pada tahun 2026.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, mengatakan anggaran yang telah disiapkan akan difokuskan untuk memperbaiki ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat, khususnya di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randublatung.
“Perbaikan Jalan Randublatung-Cepu sudah terprogram dan saat ini memasuki proses lelang. Sesuai arahan Pak Gubernur, desain teknis akan dievaluasi agar panjang jalan yang diperbaiki dapat ditambah lagi,” terang Henggar, Senin (1/6/2026).
Henggar menyampaikan, perhatian Pemprov Jateng terhadap infrastruktur jalan di Kabupaten Blora terus dilakukan secara bertahap. Sebelumnya, pada 2025 telah dilakukan penanganan ruas Singget-Doplang-Cepu sepanjang 2,611 kilometer yang melintasi Desa Petak, Desa Dinding, dan Desa Betekan dengan anggaran mencapai Rp19,92 miliar.
Secara keseluruhan, panjang jalan provinsi di Kabupaten Blora mencapai 101,5 kilometer. Dalam kurun waktu 2025 hingga 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp45,86 miliar untuk perbaikan jalan di wilayah tersebut.
Selain mengandalkan APBD Provinsi, Pemprov Jateng juga mengupayakan percepatan pembangunan melalui Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Sedikitnya tiga ruas jalan di Kabupaten Blora telah diusulkan untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
“Ruas-ruas jalan tersebut sudah kami usulkan melalui Inpres Jalan Daerah. Mudah-mudahan seluruh program yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik,” kata Henggar.
Berdasarkan data Pemprov Jateng, pada 2026 pemerintah daerah juga mengajukan dukungan pendanaan sebesar Rp46,6 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui program IJD untuk percepatan penanganan ruas Singget-Doplang-Cepu.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan seluruh jajarannya harus cepat merespons setiap keluhan masyarakat, terutama terkait kondisi infrastruktur yang menjadi perhatian publik.
Luthfi menegaskan, berbagai laporan dan aspirasi masyarakat, termasuk yang ramai diperbincangkan di media sosial, harus dijadikan bahan evaluasi agar pelayanan pemerintah semakin responsif.
“Kita lihat masalah sosial ini secara komprehensif. Tidak boleh kaku, harus luwes, dan tahu lapangan. Kalau tidak, maka benturannya kepentingan publik,” tegas Luthfi.
Ia juga mengingatkan agar proses perbaikan jalan dilakukan secara profesional dan tidak sekadar tambal sulam. Ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan.
“Jangan asal-asalan. Harus dikerjakan secara profesional. Begitu ada jalan berlubang dan sudah rusak berat, maka harus menjadi skala prioritas penanganannya,” tukasnya.
Selain memaksimalkan anggaran daerah, Gubernur meminta seluruh perangkat daerah mengawal secara serius usulan bantuan dari pemerintah pusat melalui kementerian maupun DPR RI guna mempercepat pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah.
0Pemprov Jateng juga menyampaikan apresiasi atas kritik dan masukan masyarakat yang dinilai menjadi bagian penting dalam membangun pelayanan publik yang lebih baik, tidak hanya di sektor infrastruktur, tetapi juga pendidikan, kesehatan, pangan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
