BOYOLALI, MettaNEWS — Ahmad Luthfi menyebut Jawa Tengah menjadi provinsi dengan capaian tertinggi nasional dalam pembangunan dan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Hingga 16 Mei 2026, sebanyak 2.769 gedung koperasi telah selesai dibangun dan 6.271 KDKMP atau sekitar 73 persen sudah mulai beroperasi di berbagai desa dan kelurahan.
Capaian tersebut disampaikan Luthfi usai mengikuti peresmian operasionalisasi 1.061 KDKMP oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, yang dipusatkan di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Gubernur Jateng mengikuti kegiatan secara daring dari KDKMP Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.
“Yang sudah terbangun di Jawa Tengah 2.769 koperasi dan akan terus bertambah sesuai perkembangan di lapangan. Sementara yang sudah operasional ada 6.271 koperasi,” kata Luthfi.
Dari total 1.061 KDKMP yang diresmikan secara nasional, sebanyak 531 unit berada di Jawa Tengah dan 530 unit lainnya di Jawa Timur. Ratusan gedung koperasi di Jateng tersebut dibangun melalui percepatan kolaborasi bersama Kodam IV/Diponegoro.
Pembangunan tersebar di sejumlah wilayah teritorial, meliputi Korem 071/Wijayakusuma sebanyak 41 titik, Korem 072/Pamungkas sebanyak 103 titik, Korem 073/Makutarama sebanyak 55 titik, dan Korem 074/Warastratama sebanyak 332 titik.
Berdasarkan data SIMKOPDES, Kabupaten Wonogiri menjadi daerah dengan pembangunan gedung KDKMP terbanyak dengan 186 gedung. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Boyolali sebanyak 180 gedung dan Kabupaten Klaten dengan 174 gedung.
Luthfi menjelaskan, tingginya angka operasional koperasi di Jawa Tengah terjadi karena KDKMP tidak harus menunggu pembangunan gedung selesai sepenuhnya untuk mulai melayani masyarakat. Operasional koperasi disesuaikan dengan kesiapan dan potensi wilayah masing-masing.
Menurut Luthfi, sejumlah koperasi sudah mulai berjalan meski baru memiliki satu hingga tiga gerai layanan. Bahkan, beberapa desa telah membuka layanan pembayaran listrik, air, hingga transaksi lainnya yang menjadi embrio layanan keuangan koperasi desa.
“Daerah nelayan dan pegunungan tentu punya kebutuhan berbeda. Karena itu pembangunan dan pengembangannya disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing wilayah,” ujarnya.
Ia menegaskan, konsep KDKMP merupakan bentuk penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa yang mengedepankan potensi dan kearifan lokal sebagai produk unggulan.
“Ini perintah Presiden. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ekonomi kerakyatan harus menjadi kekuatan utama desa,” tegasnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo menyebut operasionalisasi 1.061 KDKMP menjadi tonggak penting pembangunan ekonomi desa secara nasional. Ia mengatakan koperasi yang diresmikan telah dilengkapi berbagai infrastruktur dan sistem pendukung, mulai dari gedung, gudang, sistem logistik, hingga armada operasional.
“Dalam tujuh bulan sejak November 2025 kita bangun dan operasionalkan 1.061 koperasi. Bahkan laporan yang masuk, secara fisik sudah ada 9.000 yang siap,” kata Prabowo.
Presiden juga menargetkan pemerintah dapat meresmikan hingga 30 ribu koperasi di seluruh Indonesia pada Agustus 2026 mendatang.
“Koperasi harus kuat, UMKM harus kuat. Dengan itu ekonomi desa akan tumbuh mandiri dan Indonesia akan semakin kuat,” tandasnya.
