SEMARANG , MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan terobosan besar di bidang pendidikan dan ekonomi dengan menginisiasi insersi kurikulum perkoperasian mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).
Program ini diklaim sebagai yang pertama di Indonesia dan menjadi langkah konkret untuk menghidupkan kembali ekonomi kerakyatan sejak dini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, menyampaikan hal tersebut saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Insersi Kurikulum Pendidikan Perkoperasian di Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Jateng, Kota Semarang, Selasa (5/5/2026). Ia mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin.
“Ini bahkan mungkin baru yang pertama di Indonesia, mudah-mudahan hasilnya bisa bagus,” kata Sumarno.
Menurutnya, inisiatif ini dilatarbelakangi oleh semakin pudarnya eksistensi koperasi di tengah masyarakat. Padahal, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pengembangan koperasi, termasuk melalui keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD).
Sumarno menilai tantangan utama koperasi saat ini terletak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) serta minimnya pemahaman terhadap konsep dasar koperasi itu sendiri.
“Koperasi ini sangat berbeda dengan konsep bisnis umum. Koperasi adalah penggabungan antara konsep bisnis dengan nilai sosial. Di sana ada kebersamaan, ada gotong royong, dan kedaulatan tertinggi ada di tangan anggota. Inilah yang harus kita pahamkan kembali kepada masyarakat kita,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan ini juga menjadi langkah strategis dalam mendukung program Presiden RI terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pemerintah ingin memastikan kegagalan masa lalu, seperti yang pernah dialami sejumlah KUD, tidak terulang kembali.
“Kita ingin menginternalisasi pemahaman ini sejak dini, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Harapannya, koperasi masa depan dikelola oleh SDM yang benar-benar memahami ruh koperasi,” imbuh Sumarno.
Lebih lanjut, Pemprov Jateng berencana menyampaikan hasil inisiasi ini kepada Menteri Koperasi agar dapat dijadikan sebagai rujukan nasional.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Dwi Silo Raharjo, menjelaskan bahwa kurikulum tersebut akan diterapkan di seluruh sekolah di bawah Dinas Pendidikan maupun madrasah di bawah Kementerian Agama di Jawa Tengah.
Ia mengungkapkan, selama ini pendidikan ekonomi di sekolah masih bersifat umum dan belum mengupas secara mendalam tentang perkoperasian, padahal materi tersebut pernah menjadi bagian penting dalam kurikulum nasional pada era 1980-an.
“Kami ingin meng-up lagi bahwa pendidikan perkoperasian itu sangat penting. Tujuan FGD ini adalah menyempurnakan draf kurikulum agar selaras dengan kebijakan pendidikan nasional dan daerah, serta menghasilkan modul yang aplikatif,” jelasnya.
Kurikulum ini ditargetkan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru mendatang, yang waktunya tinggal sekitar tiga bulan lagi. FGD yang berlangsung selama tiga hari tersebut melibatkan 40 ahli dari berbagai bidang.
Peserta terdiri dari unsur Kanwil Kemenag Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Kota Semarang, tim ahli dari Dinas Koperasi dan UKM, hingga para praktisi koperasi.
