SOLO, MettaNEWS — Diskusi Hari Buruh yang digelar PDI Perjuangan Kota Solo di Selasar Lantai 2 Pasar Legi, Minggu (3/5/2026), menghadirkan gagasan tak biasa soal kesejahteraan pekerja.
Ketua DPC PDIP Solo, Aria Bima, melontarkan strategi “potong kompas” dengan menekan biaya hidup buruh, alih-alih terus mendorong kenaikan upah yang dinilai kian sulit terealisasi.
Dalam paparannya, Aria Bima menyoroti kondisi ekonomi nasional yang tengah menghadapi tekanan, mulai dari beban utang negara hingga melemahnya ekspor. Situasi tersebut, menurutnya, membuat kenaikan upah menjadi isu sensitif bagi dunia usaha.
Ia menegaskan bahwa pendekatan konvensional melalui tuntutan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) kerap menemui jalan buntu. Oleh karena itu, negara harus hadir dengan solusi alternatif yang lebih realistis.
“Kalau tidak bisa menaikkan upah buruh, tidak bisa meningkatkan pendapatannya, ya kurangi pengeluarannya,” tegas anggota DPR RI tersebut.
Menurut Aria Bima, komponen terbesar pengeluaran buruh berada pada kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, pendidikan, dan kesehatan. Jika negara mampu menanggung atau mensubsidi sektor-sektor tersebut, maka kesejahteraan buruh bisa meningkat tanpa harus menunggu kenaikan gaji.
“Anaknya sekolah digratiskan, kalau sakit tidak takut karena tidak perlu membayar rumah sakit. Jaminan pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi harus ada,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya akses bahan pokok dengan harga terjangkau. Ia mengusulkan agar buruh mendapatkan skema harga khusus untuk kebutuhan pangan, termasuk beras.
“Soal kebutuhan makan, berasnya kalau perlu mendapatkan harga khusus, seperti konsep Makanan Bergizi Gratis. Kalau tidak bisa menaikkan pendapatan, turunkan pengeluarannya,” tambahnya.
Dalam diskusi tersebut, Aria Bima juga membandingkan kondisi buruh Indonesia dengan negara lain seperti Vietnam, China, dan Thailand. Ia menilai kesejahteraan buruh di negara-negara tersebut relatif lebih baik meski tingkat upah tidak terlalu tinggi, karena adanya intervensi negara dalam menanggung biaya hidup.
“Gaji buruh di Vietnam tidak tinggi, tapi pengeluarannya banyak ditanggung pemerintah atau pengusaha tempat mereka bekerja. Kita terlalu fokus menuntut upah naik, tapi tidak pernah memitigasi pengeluarannya,” kritiknya.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial DPC PDIP Solo, Ekya Sih Hananto, menjelaskan bahwa diskusi ini digelar untuk memperingati Hari Buruh Internasional sekaligus menyerap aspirasi langsung dari masyarakat pekerja.
Ia menyebut pemilihan Pasar Legi sebagai lokasi kegiatan bukan tanpa alasan. Lokasi tersebut dipilih untuk mendekatkan partai dengan masyarakat akar rumput, sejalan dengan semangat Marhaenisme yang diwariskan Soekarno.
“Diskusi ini menjadi dasar kami untuk bersikap di parlemen. Kami ingin menyerap langsung apa yang menjadi kebutuhan buruh, sekaligus siap menerima dialog dan kritikan,” papar Ekya.
Diskusi ini pun menjadi ruang refleksi baru dalam memandang isu kesejahteraan buruh. Tidak lagi semata bertumpu pada kenaikan upah, tetapi juga membuka wacana tentang pentingnya intervensi negara dalam menekan biaya hidup sebagai jalan alternatif meningkatkan kualitas hidup pekerja di tengah tekanan ekonomi.
