SEMARANG, MettaNEWS – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, sejumlah indikator makro pembangunan menunjukkan capaian positif. Mayoritas target yang ditetapkan berhasil dipenuhi, bahkan beberapa melampaui sasaran nasional.
Hal itu terungkap dalam forum diskusi yang digelar Forum Wartawan Pemprov-DPRD Jateng di Kompleks Kantor Gubernur, Senin (23/2/2025).
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli, menjelaskan stabilitas birokrasi dan ekonomi menjadi fondasi utama capaian kinerja selama satu tahun terakhir.
“Transformasi terjadi di tiga sektor penting, yakni ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan,” tukas Zulkifli.
Salah satu capaian paling mencolok adalah pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,37 persen, melampaui target 4,8 persen. Sejalan dengan itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil ditekan hingga 4,66 persen, masih dalam rentang target yang ditetapkan.
Di sektor reformasi birokrasi, Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Tengah menembus angka 94,06 atau melampaui target 91,5. Capaian tersebut memperlihatkan penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel.
Sementara itu, tingkat kemiskinan tercatat 9,39 persen, masih berada dalam kisaran target pembangunan 9,00–9,66 persen. Dari sisi fiskal, Otonomi Fiskal Daerah mencapai 63,01 persen, mencerminkan kemandirian ekonomi daerah yang semakin kokoh.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Tengah juga terjaga di angka 85,84 (2024), sementara Indeks Modal Manusia berada pada angka 0,59 (2024).
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menilai capaian tersebut secara umum memuaskan jika merujuk pada indikator RPJMD. Namun ia mengingatkan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
“Tantangan berikutnya adalah memastikan hasil pembangunan ini merata. Kami akan mendalaminya melalui rapat-rapat komisi bersama OPD,” ujarnya.
Saleh juga menyoroti pentingnya kreativitas birokrasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, optimalisasi aset daerah dan BUMD harus dimaksimalkan agar tidak hanya bergantung pada pajak.
Di sisi investasi, realisasi penanaman modal yang mencapai Rp88 triliun diharapkan tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan menekan angka kemiskinan.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini, menilai gaya kepemimpinan Luthfi–Yasin mencerminkan filosofi Jawa “rame ing gawe, sepi ing pamrih”.
“Pemimpin harus banyak bekerja dan minim pamrih. Namun publikasi tetap penting sebagai bagian dari akuntabilitas demokrasi,” jelasnya.
Menurutnya, satu tahun memang waktu yang relatif singkat. Namun capaian awal tersebut menjadi fondasi penting untuk empat tahun ke depan.
“Capaian kuantitatif sudah terlihat. Tinggal bagaimana pendekatan kualitatif diperkuat agar persepsi publik sejalan dengan data yang ada,” tandasnya.
Dengan tren pertumbuhan ekonomi yang progresif dan penguatan tata kelola pemerintahan, kepemimpinan Luthfi–Yasin dinilai memiliki modal kuat untuk mendorong Jawa Tengah semakin kompetitif di tingkat nasional.
