SEMARANG, MettaNEWS– Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengeluarkan ultimatum keras menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026 agar tidak terjadi permainan harga maupun sumbatan distribusi pangan.
Penegasan tersebut disampaikan di tengah kondisi inflasi Jawa Tengah yang masih terkendali pada angka 2,83 persen secara tahunan (year on year/yoy), meskipun kebutuhan masyarakat meningkat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Ultimatum itu disampaikan Ahmad Luthfi dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), TP2DD, serta Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (Keris) Jawa Tengah yang digelar di Semarang, Rabu (11/2/2026).
“Menjelang Lebaran saya tidak mau ada kenaikan harga yang tidak terkendali. Tidak boleh ada sumbatan distribusi, tidak boleh ada permainan harga. BUMD harus hadir,” tegas Ahmad Luthfi.
Ia menekankan bahwa pengendalian harga pangan menjadi prioritas utama seluruh kepala daerah di Jawa Tengah. Menurutnya, lonjakan permintaan selama Ramadan dan Idulfitri berpotensi memicu kenaikan harga, terutama pada komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, beras, dan minyak goreng.
Untuk itu, Ahmad Luthfi meminta bupati dan wali kota melakukan pengawasan ketat di wilayah masing-masing, sekaligus memastikan distribusi berjalan lancar hingga ke tingkat pasar.
Selain pengawasan, Gubernur juga menginstruksikan pemasangan dashboard harga di pasar-pasar besar atau pasar induk yang diperbarui secara berkala. Langkah ini dinilai penting guna menjamin transparansi harga sekaligus menutup celah praktik spekulasi.
“Dashboard harga harus ada di pasar dan terus di-update. Biar masyarakat tahu dan tidak ada ruang untuk permainan harga,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan daerah-daerah sentra produksi agar tidak mengalami kekurangan pasokan akibat distribusi yang tidak terkontrol. Penguatan rantai pasok serta pengawalan distribusi menjadi kunci menjaga stabilitas harga pangan di Jawa Tengah.
Dalam jangka panjang, Pemprov Jawa Tengah menekankan pentingnya ketahanan pangan melalui percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Saat ini, sekitar 1,3 juta hektare lahan pertanian di Jawa Tengah ditargetkan tetap terlindungi guna menjaga kapasitas produksi pangan.
“Produksi pangan harus kita tingkatkan, teknologi pertanian harus kita dorong, dan lahan pertanian wajib kita pertahankan,” kata Ahmad Luthfi.
Di sisi lain, Gubernur juga menyoroti peran penting investasi sebagai motor pembangunan daerah. Sepanjang 2025, realisasi investasi di Jawa Tengah mencapai Rp 88,50 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 418.138 orang. Ia menyebut kemampuan pembiayaan pembangunan dari APBN dan APBD hanya sekitar 11,9 persen, sehingga investasi menjadi tumpuan utama.
“Kalau tidak didorong investasi, pembangunan tidak akan maksimal. Iklim investasi harus kita jaga. Tidak boleh ada premanisme, tidak boleh ada pungli. Perizinan harus cepat, mudah, dan transparan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Mohamad Noor Nugroho, menyampaikan bahwa inflasi Jawa Tengah pada Januari 2026 tercatat 2,83 persen (yoy) dengan deflasi 0,35 persen secara bulanan (month to month/mtm).
“Inflasi masih berada dalam rentang sasaran dan relatif terjaga. Deflasi Januari terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau seiring masuknya masa panen serta normalisasi permintaan pasca-Nataru,” paparnya..
Meski demikian, Bank Indonesia mengingatkan bahwa risiko kenaikan harga pada momentum HBKN tetap perlu diantisipasi. Secara historis, beras dan aneka cabai kerap menjadi penyumbang inflasi selama Ramadan dan Idulfitri.
Dengan penguatan pasokan, kelancaran distribusi, serta pengawasan ketat pemerintah daerah, stabilitas harga pangan di Jawa Tengah diharapkan tetap terjaga hingga puncak Lebaran 2026.
