SEMARANG, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi memberlakukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru sebagai bagian dari upaya mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah.
Penataan organisasi ini ditandai dengan penggabungan sejumlah dinas strategis, termasuk urusan pertanian dan peternakan, serta pembentukan perangkat daerah baru yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, penataan SOTK dilakukan untuk mendukung akselerasi program prioritas daerah agar selaras dengan visi dan misi nasional.
“Ini untuk akselerasi dan menyesuaikan nomenklatur pemerintah pusat. Contohnya, urusan pertanian digabung dengan peternakan. Jadi kita sesuaikan dengan visi misi pusat,” tutur Ahmad Luthfi usai melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 1.049 pejabat di lingkungan Pemprov Jateng, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis (15/1/2026).
Pelantikan tersebut meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas. Dari total pejabat yang dilantik, 46 orang merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, terdiri atas 37 pejabat yang dikukuhkan kembali dan sembilan pejabat hasil rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selain itu, sebanyak 380 pejabat dilantik sebagai Pejabat Administrator dan 623 pejabat sebagai Pejabat Pengawas.
Penataan SOTK mencakup penggabungan sejumlah urusan strategis, pembentukan dinas baru, serta penguatan fungsi perangkat daerah, khususnya di sektor infrastruktur guna menunjang pembangunan yang lebih efektif dan terintegrasi.
Salah satu perubahan utama adalah pembentukan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) yang mengintegrasikan tiga urusan sekaligus dalam satu perangkat daerah. Dinas ini dipimpin oleh Hanung Triyono.
Selain itu, Pemprov Jateng juga menggabungkan urusan pertanian, peternakan, dan perkebunan dalam satu perangkat daerah bernama Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) yang dipimpin Defransisco Dasilva Tavares.
Penguatan sektor infrastruktur dilakukan melalui konsolidasi fungsi pekerjaan umum dan penataan ruang dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dipimpin Henggar Budi Anggoro.
Penataan organisasi ini juga berdampak pada dinas strategis lainnya, di antaranya Dinas Pendidikan yang dipimpin Sadimin, serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga di bawah kepemimpinan Muhamad Masrofi.
Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penyesuaian struktur organisasi tersebut juga diikuti dengan pengaturan kebutuhan kantor dinas agar operasional pemerintahan berjalan optimal.
“Kantor dinas sudah kita bagi,” katanya.
Ia berharap seluruh pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan struktur organisasi yang baru serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami berharap pejabat yang baru dilantik dapat memberikan kontribusi dengan integritas dan profesionalisme, terutama dalam melayani masyarakat, baik secara administratif maupun operasional,” ujarnya.
Selain itu, Ahmad Luthfi juga menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja tim antarpemangku jabatan guna menciptakan birokrasi yang solid, efektif, dan berorientasi pada hasil.
“Siapapun pejabat baru harus bisa berkolaborasi dengan pejabat lainnya, sehingga tercipta birokrasi yang berbasis kerja tim,” pungkasnya.
