BOYOLALI, MettaNEWS – Desa dan kepala desa dinilai memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Pembangunan desa pun didorong agar berbasis potensi dan kearifan lokal, sesuai dengan karakter serta sumber daya yang dimiliki masing-masing wilayah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat menjadi narasumber dalam Lokakarya Desa/Kelurahan Berprestasi yang digelar dalam rangka Peringatan Hari Desa Nasional di Pendopo Gedhe, Kabupaten Boyolali, Rabu (14/1/2026).
“Pembangunan nasional harus berangkat dari desa. Kepala desa harus bangga sebab merekalah ujung tombak pembangunan nasional,” kata Ahmad Luthfi di hadapan ratusan kepala desa dan lurah berprestasi dari berbagai daerah di Indonesia.
Lokakarya tersebut menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani, serta Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendes PDTT, La Ode Ahmad P Bolombo.
Dalam paparannya, Ahmad Luthfi menegaskan desa dan kelurahan berprestasi harus menjadi pionir pembangunan di wilayah masing-masing. Menurutnya, arah kebijakan pembangunan desa harus berfokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Kemiskinan tidak bisa diperangi oleh satu unsur saja. Harus dilakukan secara terintegrasi oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga kementerian,” jelas Gubernur Luthfi.
Ia mengungkapkan, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah desa terbanyak di Indonesia, yakni 7.810 desa dan kelurahan yang tersebar di 35 kabupaten/kota. Ribuan desa tersebut memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari pertanian, pariwisata, pesisir, infrastruktur, sumber daya manusia, hingga ekonomi lokal.
Pada sektor pertanian, Jawa Tengah memiliki desa-desa lumbung pangan, dengan sentra padi di 334 desa pada 16 kabupaten yang didukung 657 kelompok lumbung pangan. Sementara sentra jagung tersebar di 449 desa di 20 kabupaten dengan total produksi pada 2025 mencapai 3,69 juta ton.
Selain itu, Jawa Tengah juga memiliki 2.331 desa mandiri energi (DME) yang terdiri atas 28 desa kategori mapan, 165 desa berkembang, dan 2.138 desa inisiatif.
Terkait arah kebijakan pembangunan desa hingga 2029, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pemerataan ekonomi berbasis potensi desa dan industri hijau. Program prioritas meliputi penguatan tata kelola pemerintahan desa, pengembangan desa maju dan mandiri dengan target 2.575 Desa Mandiri, peningkatan bantuan keuangan desa, serta penguatan badan usaha milik desa (BUMDes) dengan target sekitar 3.200 BUMDes Maju.
“Setiap desa itu berbeda. Ada yang unggul di pariwisata, produk lokal, kearifan budaya, maupun potensi pemuda milenial. Karena itu, kami mendorong penguatan kecamatan berdaya untuk memperpendek rentang kendali antara pemerintah provinsi dan desa,” paparnya.
Sementara itu, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendes PDTT, La Ode Ahmad P Bolombo, menegaskan bahwa pembangunan desa berbasis potensi lokal menjadi kunci terwujudnya Indonesia Emas. Menurutnya, desa harus mampu menangkap peluang ekonomi dan sosial, termasuk arus mudik yang menjadikan Jawa Tengah sebagai tujuan utama.
“Sekitar 61 juta orang mudik ke Jawa Tengah. Desa harus mampu menangkap potensi tersebut dengan menjadikan desa sebagai happy village,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos memaparkan upaya pemetaan potensi desa di wilayahnya untuk mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemetaan dilakukan melalui kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi, salah satunya Institut Pertanian Bogor (IPB).
Pemetaan tersebut mencakup identifikasi kebutuhan riil masyarakat desa, khususnya nelayan dan petani, mulai dari sarana perikanan hingga kebutuhan lahan pertanian. Sherly menyebut komoditas kelapa menjadi salah satu unggulan yang tengah dikembangkan di Maluku Utara.
“Kami ingin setiap nelayan memiliki kapal dan fasilitas penyimpanan, serta satu kepala keluarga petani mengelola satu hektare lahan. Mapping ini penting agar bantuan tepat sasaran,” ungkap Sherly.
Ia menambahkan, berbagai skema bantuan dari pemerintah pusat dan daerah sebenarnya telah tersedia, namun perlu diorkestrasikan dengan baik agar benar-benar berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat desa.
